Sekadar dari aspek kuantitas, sudah banyak diketahui bahwa pada 2010—lagi-lagi—DPR gagal mencapai target yang ditetapkannya sendiri. DPR hanya berhasil menyelesaikan 16 RUU. Tentunya, legislasi lebih dari sekadar soal jumlah, tetapi juga perlu juga dicermati kualitasnya. Dalam episode ini, Rizky Argama dari PSHK mempresentasikan sekilas kinerja DPR pada 2010.
Selasa, 3 September 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mengadakan pertemuan dengan fraksi Partai Golkar. Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat fraksi Golkar Gedung Nusantara I DPR RI tersebut dihadiri oleh beberapa anggota Komisi III dari fraksi Partai Golkar seperti Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo,…
Perbaikan bidang regulasi yang mengatur tentang seluk beluk legislasi daerah, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan anggota dan system pendukung DPRD menjadi prasyarat untuk menghasilkan perda yang baik.
Komisi III DPR RI berniat menunda proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 12 calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial. Alasannya, KY tidak memenuhi permintaan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan 5 orang hakim agung, yang berarti KY harus mengajukan 15 calon hakim agung ke DPR (3 kali jumlah lowongan). DPR bersikap hanya…
Capaian penting dari kegiatan launching ini adalah adanya pengakuan atas karya yang dihasilkan oleh PSHK. Pengakuan itu setidaknya bisa dilihat dari hadirnya pihak dari DPR dan Pemerintah.
Buku ini mengulas dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR selama 2011. Selain kuantitas capaian undang-undang, pembahasannya juga menukik kualitasnya.
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR RI tengah melakukan pembahasan terhadap RUU Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai konsekuensi dari disahkannya UU Ibu Kota Negara (UU IKN) yang memindahkan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser. Pada pembukaan masa persidangan IV 2023-2024 tanggal 5 Maret 2024, Badan…
Sepanjang 2023, DPR dan Presiden hanya berhasil mengesahkan 6 dari 39 RUU Prioritas. Dari jumlah tersebut, 27 RUU diketahui tanpa perkembangan dan 10 RUU masih dalam pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Capaian yang rendah pada 2023 juga tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), sepanjang 2020…
Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) belum kunjung dibahas oleh DPR meskipun pemerintah telah mengirimkan surat presiden sejak 4 Mei 2023. RUU Perampasan Aset harus terus didorong untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan asset recovery. RUU Perampasan Aset akan mengatur mengenai pengelolaan aset yang terdiri dari sembilan jenis…