Ikut Tangani Kasus Papa Minta Pulsa, Kejagung juga Perlu Diawasi

JAKARTA – Pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), semakin hari kian mencemaskan. Keputusan untuk memeriksa Novanto sebagai teradu secara tertutup, dianggap sebagai bukti bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik praktis. “Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto sejak awal sudah…

Kasus Setya Novanto Harus Tuntas

JAKARTA, (PRLM).-‎ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai pemeriksaan etik terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto, oleh Mahkamah Kehormatan Dewan semakin hari semakin mencemaskan. Keputusan untuk memeriksa Setya Novanto sebagai teradu secara tertutup menunjukkan bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik praktis. “Dugaan pelanggaran etik yang…

Ragukan Sidang MKD, Aparat Hukum Didesak Usut Kasus Novanto

Jakarta, CNN Indonesia — Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meragukan sidang etik yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terutama setelah pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto berlangsung tertutup kemarin, Senin (7/12). PSHK meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut perkara yang diduga menyeret Novanto tersebut. Peneliti PSHK Miko Ginting mengatakan, langkah Kejaksaan Agung memulai…

Usut Rekaman Freeport, Polisi dan KPK Harus Turun Tangan

VIVA.co.id – Pengusutan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto dinilai mulai menuju ke arah yang mengecewakan. Salah satu indikasinya adalah keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa Setya Novanto sebagai Teradu secara tertutup. “Menunjukkan bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik…

Siaran Pers Masyarakat Sipil Tentang Satu Tahun Jokowi Dan Masa Depan KPK

Satu Tahun Jokowi dan Masa Depan KPK Sudah genap 1 (satu) minggu sejak Kabinet Kerja Jokowi-JK berumur 1 (satu) tahun, dan dalam masa satu tahun tersebut, belum banyak perubahan yang terjadi dalam konteks pemberantasan korupsi, terutama penyelamatan KPK. Ada 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan terkait penyelamatan KPK yang menjadi catatan penting menurut Indonesia Corruption…

LRWD Edition 18 : October 2015

Contradictions in the Persons with Disabilities Bill House Places Tobacco Article in Bill on Culture Shifting the Permit to Investigate Parliament Members from Board of Ethics to President Indonesia Jentera School of Law Holds First Student Inaugural Ceremony Legislation Contradictions in the Persons with Disabilities Bill The Bill on Persons with Disabilities has been in…

Siaran Pers: RUU Penyandang Disabilitas Versi Panja Komisi VIII Tidak Aspiratif

Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR sudah menyelesaikan draft RUU Penyandang Disabilitas. Draft itu saat ini sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.Walaupun mengalami kemajuan, tetapi proses persiapan RUU Penyandang Disabilitas berjalan sangat lambat. Seharusnya RUU tersebut sudah masuk dalam tahap pembahasan…

LRWD Edition 13 : July 2015

Parliament Approves Six Candidates for New Supreme Court Justices Monitoring the Commissioner Selection of the Judicial Commission via seleksiky.com Supreme Court and Judiciary Parliament Approves Six Candidates for New Supreme Court Justices The Judicial Commission (KY) proposed six nominees for Supreme Court justices to the House of Representatives (DPR) during their 36th plenary session of…