Giri Ahmad Taufik PhD Candidate – Griffith University (saat ini) Magister of Laws – Melbourne University (2010) Sarjana Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Padjadjaran (2005) Giri, dia biasa dipanggil, terlibat dalam berbagai judul penelitian dan advokasi sejak bergabung di PSHK pada 2010. Penelitian pertamanya adalah “Catatan Kinerja DPR Tahun 2010” yang merupakan penelitian reguler PSHK…
Team-template Master of Laws – Erasmus School of Law, Rotterdam (2005) Sarjana Hukum – Universitas Indonesia (2001) Eryanto Nugroho adalah Peneliti PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) dan Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera). Eryanto memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun di bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan pendidikan hukum yang bekerja…
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah telah mengabulkan beberapa permohonan bekas koruptor yang menjadi bakal calon legislator yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak diloloskan menjadi calon legislator. Beberapa permohonan yang dikabulkan tersebut di antaranya adalah gugatan Syahrial Damapoli dari Sulawesi Utara, Abdullah Puteh dari Aceh, dan Joni Kornelius Tondok dari Toraja Utara. Jika melihat…
PERNYATAAN SIKAP PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK): Putusan Pengadilan Negeri Medan untuk kasus Meilana yang didakwa melanggar pasal 156A KUHP pada tanggal 21 Agustus lalu menimbulkan reaksi di publik. Sebagian mengorganisir dukungan terhadap Meiliana dengan membuat petisi agar Komisi Yudisial memeriksa majelis hakim untuk kasus Meiliana serta meminta Polri untuk membuat perlindungan untuk…
Ketika proses perubahan Undang-Undang Dasar berlangsung, Erni mencoba berkontribusi melalui penelitiannya tentang konsep parlemen bikameral. Penelitian itu meninggalkan kesan mendalam karena banyak dasar ilmu pengetahuan yang dibongkar, misalnya terkait pemerintahan dan perwakilan di Indonesia. Pengalaman itu mengarahkannya untuk mengkhususkan diri di bidang legislasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Ketertarikan Erni pada bidang legislasi telah menelurkan dua…
Rentetan serangan terorisme yang muncul beberapa waktu belakang menghangatkan kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang Terorisme. Pembahasan rancangannya sebenarnya sudah bergulir setelah serangan teror di Jalan Thamrin jakarta, pada Januari 2016. Revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Terorisme itu diposisikan untuk melengkapi produk hukum anti-terorisme setelah adanya Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Perubahan regulasi seharusnya menggabungkan…
Rentetan peristiwa terorisme belakangan membuka kembali perbincangan yang sama sekali tidak baru. Namun, ini kerap muncul ketika peristiwa terorisme meluap. Dengan nada “marah”, banyak kalangan menuding hak asasi manusia (HAM) tak relevan diperbincangkan pada kasus terorisme. Tidak hanya isu soal agama dan komunisme, isu HAM pun kerapkali kesannya menjadi komoditas politik. Kita dapat mengunjungi kembali…
Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terakhir ini;peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor Polda…
“Kemampuan menulis pustakawan menjadi perhatian Pustaka Kementerian Pertanian RI agar berbagai hasil penelitian yang sulit dipahami dapat dengan mudah dibaca masyarakat awam, khususnya para petani. Sayang sekali hasil penelitian yang bagus dan sudah didanai negara, tidak dimanfaatkan karena kesulitan membacanya,” Demikian ringkasan pendapat Gayatri K. Rana, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian.…