Terhitung sejak bulan Januari 2018, masyarakat sipil Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang hukum kehilangan tiga orang figurnya. Asep Rahmat Fadjar, Widodo Budidarmo dan Supriyanto Widodo Eddyono; yang akrab kami panggil Asep, Dodo dan Supi telah berpulang keharibaan-Nya. Asep telah berpulang setahun sebelumnya di Januari 2017, sementara Dodo dan Supi berturut-turut di Desember 2017. …
Jakarta: Pembentukan holding alias induk usaha bagi Badan Usaha Milik Negara di sektor pertambangan tengah menuju proses finalisasi di Kementerian BUMN. Proses persetujuan holding baru ini akan dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November 2017. Dengan begitu, holding yang dikepalai PT Inalum (Persero) ini resmi terbentuk bulan depan. Inalum juga…
Saat ini Badan Keahlian DPR (BKD) sedang menyusun revisi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam melakukan revisi tersebut, di antaranya hak imunitas anggota DPR, kemungkinan untuk memisahkan UU MD3 saat ini menjadi beberapa UU lain hingga relasi antara DPR dan DPD.…
PEMERINTAH akhirnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017. Mengingkari pernyataan sebelumnya untuk menempuh jalur peradilan, pemerintah malah mengambiljalan pintas, atas alasan kegentingan, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) yang menihilkan proses pembubaran melalui pengadilan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti…
Dari tiga opsi pemindahan ibu kota yang dapat dipilih pemerintah. Masing-masing punya implikasi secara hukum yang wajib diperhatikan sejak awal prosesnya. Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain lagi-lagi mengemuka. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengkaji rencana pemindahan tersebut secara intensif. Peneliti bidang Hukum Ekonomi…
Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain lagi-lagi mengemuka. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengkaji rencana pemindahan tersebut secara intensif. Peneliti bidang Hukum Ekonomi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Muhammad Faiz Aziz, berpendapat bahwa pemerintah mesti mengkaji serta memperhatikan sejumlah aspek, salah…
Hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapat perlawanan secara luas dari berbagai kelompok masyarakat. Salah satu perlawanan dari perspektif hukum tata negara datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Administrasi Negara, yang menolak penggunaan hak angket DPR kepada KPK. Salah satu argumentasi pokok dari Asosiasi adalah secara hukum hak angket…
Universitas Koc menjadi tempat konferensi tahunan bertajuk Sixth Annual YCC Global Conference yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Perbandingan Hukum Amerika (American Society of Comparative Law). Lebih dari seratus peserta hadir dalam konferensi yang diadakan pada 27—29 April 2017. Setelah melalui tahapan seleksi abstrak, tiga orang peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) hadir untuk mempresentasikan…
Disahkannya penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4), sangat kontroversial. Bukan hanya karena keributan yang terjadi lantaran keputusan tidak diambil secara demokratis. Akan tetapi, secara substansi penggunaan hak angket ini juga terlihat sangat diwarnai kepentingan DPR untuk melindungi anggota-anggotanya dari jerat hukum. Hak angket ini dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…