PSHK: Selama 2015, DPR Tak Taat Prosedur Legislasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menemukan kemunduran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi selama 2015. Kemunduran itu adalah ketidakpatuhan DPR terhadap syarat dan prosedur dalam pembuatan undang-undang. “PSHK menemukan adanya sejumlah kemunduran akibat ketidakpatuhan DPR terhadap syarat prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan…

DPR: Revisi UU LLAJ Beri Kepastian Hukum GoJek

Jakarta, HanTer – Wakil Ketua Komisi V DPR,Yudi Widiana Adia menyambut baik rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang U No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sebab, katanya, revisi UU LLAJ ini untuk memberikan kepastian hukum bagi gojek, grabbike dan transportasi umum berbasis aplikasi lainnya. “Ada kekosongan aturan soal goJek, grabbike dan kendaraan umum…

DPR Harus Laksanakan Uji Kelayakan dan Pilih 5 Pimpinan KPK Baru

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat Presiden Joko Widodo terkait 8 (delapan) nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Seleksi (Capim KPK) yang lolos seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel), pada September 2015 lalu. Kini sudah lewat 2 (dua) bulan sejak surat tersebut diterima, Komisi III DPR RI belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) terhadap para Calon Pimpinan KPK. Padahal,…

Pernyataan Pers Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) Tentang Hasil Akhir Fit And Proper Test Calon Anggota Komisi Yudisial Oleh Komisi III DPR

Pernyataan Pers Koalisi Pemantau Peradilan “Darurat Pimpinan KY, Pansel Harus Segera Kirim Calon Pengganti”   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 5 (lima) nama dari 7 (tujuh) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel KY). Dua nama yang tidak disetujui tersebut merupakan perwakilan dari akademisi. Keputusan demikian disepakati secara aklamasi…

Gagalnya Strategi Manajemen Legislasi DPR

Memasuki satu tahun periode jabatannya, DPR gagal  membuktikan hasil kerja legislasinya. Bukan persoalan jumlah. Namun kinerja selama ini tidak memberikan bukti nyata bidang legislasi. Menilai kinerja legislasi tidak bisa semata dilihat dari sisi kuantitas produk yang dibuat. Kualitas menjadi faktor penting dalam menilai produk legislasi. Akan tetapi, dalih mengejar kualitas dengan mengabaikan kuantitas juga bisa menjadi…