Sering kali terdengar usulan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU, tetapi kali ini berbeda. Jaringan Revisi Advokasi Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (JARI PPTKILN) justru mendesak DPR agar menunda pembicaraan mengenai RUU itu sampai setelah Pemilu 2014. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu,…
Perbaikan bidang regulasi yang mengatur tentang seluk beluk legislasi daerah, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan anggota dan system pendukung DPRD menjadi prasyarat untuk menghasilkan perda yang baik.
Sindonews.com – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menilai, ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap panggilan Tim Pengawas (Timwas) Bank Century bisa dimaknai dua hal. “Pertama, harus dipilah dulu kewajiban KPK untuk hadir dan memberikan keterangan. Kedua, baik DPR dan KPK masing-masing punya rujukan atau dasar hukum dalam menjalankan kewenangannya,” ujarnya ketika…
27 Juni 2013, Sebagai rangkaian dari kampanye pembaruan hukum acara pidana, PSHK dan Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) melakukan kunjungan media ke redaksi The Jakarta Post. Kunjungan ini diterima redaksi yang diwakili oleh Rendi Witular (managing editor), Evi Widiyastuti (sekretaris editor), dan Tami (wartawati). Dalam diskusi tersebut dibahas mengenai perkembangan pembahasan Rancangan Hukum…
Pada 18 Desember 1984, Sidang Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 39/46. Resolusi tersebut berupa konvensi yang diberi nama “The United Nation Convention Against Torture and the Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”. Konvensi yang mulai berlaku pada 26 Juni 1987 ini juga dikenal dengan nama Convention Against Torture (CAT). Hari berlakunya konvensi…
Jakarta – Pembahasan RAPBN 2012 untuk sementara dihentikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR hingga waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini dinilai reaksioner. Banggar pun dinilai mengabaikan hajat hidup orang banyak. “Kalau pada akhirnya ngambek tidak mau bahas, maka kita harus gunakan APBN tahun lalu. Padahal pasti kan ada perubahan. Akhirnya rakyat juga yang dirugikan. Ini…
Jakarta, Kompas – Ancaman Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 sekaligus bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki Badan Anggaran DPR. Pembenahan itu menyasar pada aspek tugas dan wewenang, mekanisme kerja, serta personel yang ditempatkan di Badan Anggaran DPR. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri,…
Sudah lebih dari satu dekade, setiap akhir tahun DPR mengeluarkan daftar RUU prioritas yang akan dibahas pada tahun berikutnya. Daftar itu menjadi acuan kinerja DPR (bersama pemerintah) dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang (UU) dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).…
Rabu, 5 Juni 2013, bertempat di ruang rapat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI lantai 3 Gedung B DPD, PSHK diundang sebagai salah satu narasumber Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. Pada kesempatan tersebut, PSHK menyampaikan sejumlah catatan dan masukan, antara lain kapasitas Prolegnas sebagai instrumen perencanaan (legislasi) yang bersifat…