Tidak mudah bagi seorang tuna rungu untuk dapat bersosialisasi dan memiliki pengetahuan akan suatu informasi pada saat ini. Permasalahan yang dikemukakan sangat beragam, mulai dari fasilitas yang minim, sepertiinterpreter, sampai pola pendidikan yang tidak memberikan tempat bagi anak tuna rungu untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemapuannya.
The Pre-trial Process Could Not Invalidate the Suspect Status of Budi Gunawan The Supreme Court Judge Selection Process and the Enrolment of a Former Constitutional Court Judge Parliament’s Updated Code of Ethics Hinders Process of Law Enforcement towards MPs Guarding the 2015-2019 National Legislation Program (Prolegnas) Legal Policy The Pre-trial Process Could Not Invalidate the…
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Dalam Pasal itu disebutkan pula bahwa Prolegnas disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Namun begitu, keberadaan Prolegnas kerap diabaikan, bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh…
Mendengar penjelasan dari dokumen yang diserahkan, Ratu Hemas menyambut permohonan tersebut dengan positif. Baginya, dunia penyandang disabilitas bukanlah hal yang asing karena sudah sejak lama Ia berkecimpung aktif dan juga menjadi pemerhati perkembangan isu disabilitas di Indonesia.
Kepada DPD, Pokja bertemu dengan Wakil Ketua Pimpinan DPD, yaitu Ratu Hemas. Beliau menyambut baik usulan dari Pokja dan berjanji akan menindaklanjuti usulan itu dengan memasukkan RUU Penyandang Disabilitas sebagai salah satu RUU yang didorong oleh DPD untuk masuk Prolegnas 2015.
Dasar Filosofis Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukanlah suatu konsep yang baku. Ia hanya a means to an end, jadi bukan tujuan akhir itu sendiri [1] . Tujuan sebenarnya adalah ‘pengaruh yang berarti’ terhadap proses pemerintahan dalam arti luas (mulai dari pengambilan kebijakan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kebijakan) terutama yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya publik. Oleh karenanya, pola…
Aliansi KUHP menyarankan agar Pemerintah dan DPR terlebih dahulu menghapus pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi untuk diatur atau pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi.
President Jokowi Should Cancel Budi’s Appointment and Propose New Candidate Collective and Collegial Decision Making in the KPK President’s Prerogative Rights in Police Chief Appointment Government Regulation In Lieu of Law on Immunity Cannot Fix the KPK’s Current Woes Police Must Issue a Warrant to Terminate Investigation (SP3) into Bambang Widjojanto President Jokowi Should…
Case Reviews Should be Decided Through Law, Not Government Regulation Improvement of the Criminal Justice System Regarding Death Penalty is a Necessity Polemics on Chief of Police Appointment Still Continue Civil Society Encourages the Bill on Persons with Disabilities to Become a Priority in 2015 Law Policy Case Reviews Should be Decided Through Law, Not…