Legal Community Indonesian Bar Association (PERADI) Enacts New Regulation for Foreign Advocates in Indonesia Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia / the Indonesian Bar Association) as one of Indonesia’s most prominent bar associations has just passed a new regulation for the practices of foreign lawyers in Indonesia. The Peradi Chairman Decree No. KEP.2010/PERADI/DPN.XII/2013 on Requirements and Procedural…
Pada Selasa, 17 Desember 2013, Ayo Vote mengadakan acara “Ada Apa dengan DPR?” yang berlokasi di Comma. Acara itu merupakan diskusi santai yang dihadiri oleh sekumpulan anak muda yang ingin lebih mengetahui apa yang sebenarnya dikerjakan oleh para wakil rakyat. Dua narasumber yang hadir untuk menjawab segala pertanyaan dari audiens adalah Bambang Soesatyo dari Komisi…
PSHK kembali diminta pendapatnya mengenai sebuah rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3). Ronald Rofiandri selaku Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan PSHK diundang untuk menyampaikan masukan di depan anggota DPR dari tiga fraksi dalam pertemuan terpisah. Tiga fraksi tersebut adalah Fraksi Partai…
Keterbukaan adalah nilai yang sangat penting untuk diperhatikan pemerintah. Semakin terbukanya pemerintahan kepada warga negaranya, tingkat kepercayaan terhadapnya akan semakin meningkat. Hal itu bahkan sudah diakui di tingkat internasional dengan didirikannya Open Government Partnership, disingkat OGP, sejak 2011. OGP adalah wadah tingkat internasional bagi aktor-aktor pejuang reformasi yang berkomitmen mengubah pemerintahannya menjadi lebih terbuka, akuntabel,…
Rabu, 21 November 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI). RDPU itu dilaksanakan untuk menghimpun masukan masyarakat terkait dengan pembentukan Program Legisalsi Nasional 2014 (Prolegnas 2014). Dalam pertemuan itu hadir tiga orang perwakilan PSHK, yaitu Ronald Rofiandri (Direktur…
Tak sulit menemukan reklame di sepanjang jalan Jakarta, bahkan di sudut-sudut yang tak disangka, belum lagi reklame yang sudah masuk wilayah privat. Reklame seakan menyerbu publik. Melihat situasi sosial itu, PSHK bekerja sama dengan Karbon Journal melaksanakan penelitian untuk melihat keterkaitan publik dan reklame di ruang kota Jakarta dengan dukungan dari TIFA.
Harus diakui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memang memberikan hak bagi Presiden secara konstitusional untuk menerbitkan Perppu (Pasal 22), yaitu dalam konteks adanya ihwal kegentingan memaksa.
Law Reform Weekly Digest – your weekly updates on Indonesian law reform | Two weeks after the arrest of the Chief Judge of the Constitutional Court Akil Mochtar by KPK in an alleged bribery scandal, President SBY issued Government Regulation in Lieu of Law No.1 Year 2013 (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No.1 Tahun 2013). This PERPPU is the second amendment of the Law on Constitutional Court.
Ronald Rofiandri kembali menjadi pembicara dalam konferensi pers Kajian Penafsiran UU Ormas oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). Acara itu memaparkan segala temuan dan penafsiran KKB terhadap UU Ormas kepada rekan-rekan media. Kajian itu bersifat objektif karena memperhitungkan juga pandangan mereka yang terlibat dalam kelahiran UU Ormas. Acara yang digelar di Kedai Tjikini, Jakarta, pada Rabu,…