Poor Judicial Process in Indonesia: The Government Should Not Carry Out Execution Presidential Regulation No. 38 Year 2015: New Legal Regime for Infrastructure Provision Death End for Mary Jane Veloso: Acquittal from Death Penalty Manahan Sitompul Replaces M. Alim as Constitutional Court Justice Fights Between Members of Parliament in the Compliance Context of the Parliamentary…
Memasuki masa sidang kedua, rakyat kembali terkejut ketika DPR menyetujui calon Kapolri Budi Gunawan (BG) yang diajukan Presiden meski dua hari sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan BG sebagai tersangka kasus korupsi. Bagaimana mungkin DPR menyetujui calon Kapolri yang sudah jelas statusnya secara hukum dan dipertanyakan oleh rakyat?
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, menilai keputusan Kejaksaan melimpahkan kasus itu ke Bareskrim karena lembaga tersebut tidak berani menangani sendiri kasus ini. “Itu menunjukkan Kejaksaan tidak bernyali,” kata dia.
Walaupun Presiden Joko Widodo telah membatalkan perpres subsidi mobil pribadi anggota DPR, sebagian masyarakat mengecam praktek administrasi istana yang dianggap amburadul, karena Presiden menandatangani dokumen tanpa memahami isinya.
Untuk masuk dalam level daerah, Kemensos mengalami kesulitan. Kondisi itu menjadikan kebijakan Menteri Sosial tidak selalu dapat berjalan dengan maksimal.
Bambang Widjojanto Arrest: National Police Chief Should Follow-up Ombudsman’s Recommendations Selection Committee on Judicial Commission Commissioner Established KPK’s Decision To Transfer Budi Gunawan’s Case to Attorney General Office “Sarpin Effect” and Its Completion Right to Inquiry towards Jakarta’s Governor Legal Policy Bambang Widjojanto Arrest: National Police Chief Should Follow-up Ombudsman’s Recommendations Corruption Eradication Commission (KPK)…
Jauh sebelum pembahasan dimulai, Aliansi KUHP telah merekomendasikan agar Pemerintah terlebih dahulu mengesahkan terjemahan resmi dari KUHP yang saat ini berlaku dengan Keputusan Presiden.
Konteks Terkini Senin, 9 Februari 2015, DPR menjadwalkan rapat paripurna, dengan salah satu agendanya menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prioritas 2015[1]. Ada sejumlah sinyal perbaikan yang muncul selama proses penyusunannya seperti yang tercermin sejak rapat kerja pertama kali yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama DPD dan Pemerintah, Kamis,…
Budi Gunawan Pre-Trial Decision Implications on Indonesia’s Criminal Legal System Priority Bills in the 2015 National Legislation Program New Local Election Law: No ‘Public Test’ and a New Special Court Constitutional Court Rejects Akil Mochtar’s Judicial Review on Anti-Money Laundering Law The Constitutional Court Decision: Water Resources Law is Unconstitutional Government Regulation in Lieu of…