JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai, hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual bukan pilihan yang tepat. Selain dinilai melanggar hak asasi manusia, pengaturan sanksi melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai tak sesuai dengan prinsip demokrasi. “Perppu yang akan mengatur tentang sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual…
Perdebatan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi berakhir anti klimaks setelah kurang lebih enam bulan sejak usulan revisi tersebut digulirkan pada Oktober 2015. Presiden dan DPR akhirnya mengambil keputusan menunda pembahasan revisi UU KPK. Keputusan ini problematik karena menandakan kegagalan Presiden dan DPR untuk melihat politik legislasi nasional anti korupsi secara menyeluruh dan utuh. Pada level…
Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental [i] Bivitri Susanti [ii] 1. PENDAHULUAN Makalah ini saya sampaikan untuk memberikan pendapat mengenai Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,…
“Having lawyers create laws is like having doctors create diseases” Introduction The above joke in the United States could be relevant to the topic of dual office holding by lawyer discussed in this article. Dual office holding by lawyer is a situation when a lawyer simultaneously holds an elected or appointed position to exercise some…
“Hierarki Peraturan Perundang-undangan” merupakan salah satu materi dalam mata kuliah advokasi kesehatan di fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Untuk materi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, PSHK diminta mengisinya selama beberapa semester terakhir. Mata kuliah Advokasi Kesehatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa FKM. Bahkan, informasi dari Prof. Hadi Pratomo yang mengampu mata kuliah…
JAKARTA, Kompas.com – Kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016) lalu, mendapat kritik pedas dari berbagai pihak. Pasalnya, mereka meributkan soal pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun yang sebenarnya tidak berpengauh pada peningkatan kinerja DPD. Pengamat hukum tata negara dari Pusat…
Human Rights President’s Weak Commitment on Fulfilling Rights of Persons with Disabilities The Government and House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) have been discussing the Bill on Persons with Disabilities. The bill, which is initiated by the House, would replace Law No. 4 Year 1997 by adopting provisions of the Convention on the Rights of…
The Indonesian Constitution has been in question again lately on how it was designed to put power balance between the president and the parliament. During the period of the amendment in 1999-2002, the ideas to provide more power to DPR as the representatives of the people and to implement presidential system more consistently by abolishing…
“Permasalahannya belum tentu di regulasinya. Apakah karena kekurangan penyidik? Berarti, jawabannya adalah penambahan sumber daya manusia,” jelas Miko Susanto Ginting menjawab pertanyaan duo penyiar Kanal Kolega. Miko mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti korupsi diundang ke Kanal KPK dengan topik pembicaraan bergerak menolak revisi UU KPK. Ia mengawali wawancaranya dengan menjelaskan bahwa gerakan penolakan tidak sekadar…