Bivitri Susanti—Wakil Ketua STH Indonesia Jentera dan peneliti PSHK—dipilih sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) pada Jumat, 28 Oktober 2016. Kiprah Bivitri Susanti dalam HTN dan HAN memang sudah berlangsung lama. Maka itu, kapasitas Bivitri menjadi salah satu faktor dipilihnya sebagai Ketua APHTN-HAN. Metode pemilihannya dilakukan oleh anggota-anggota yang hadir dalam…
Tidak begitu mudah untuk memilih dari sekian banyak usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017. Pemerintah, DPR, dan DPD berhak mengusulkan RUU, sekaligus mendalilkan berbagai kepentingan di balik setiap usulan. Di internal DPR sendiri, fraksi-fraksi menginginkan RUU yang diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2017. Selain yang berasal dari kajian internal, fraksi-fraksi…
Anti Corruption Summit (ACS) II dihelat. Ratusan akademisi dan penggiat antikorupsi—termasuk Estu Dyah dari PSHK dan Fritz Edward Siregar dari STHI Jentera—berkumpul di Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada (UGM) dimotori Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) menjadi tuan rumah kegiatan yang berlangsung pada 25—26 Oktober 2016. Tujuannya memperkuat peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi. Pada hari pertama,…
Pada 27 September 2016 lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah melaksanakan sidang terhadap permohonan peninjauan kembali putusan MKD yang diajukan Setya Novanto pada 19 September 2016. Sidang MKD kemudian memutuskan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Setya Novanto. Putusan MKD juga menyertakan kewajiban memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Setya Novanto dan pihak-pihak lain yang terkait…
Pada UU Nomor 8 tahun 2016, diamanatkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas yang bakal mengontrol berbagai kebijakan pemerintah agar tetap melindungi penyandang disabilitas. “Saya mendorong penyandang disabilitas sebagai komisioner karena mereka yang paling tahu kebutuhannya,” kata Fajri Nursyamsi, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), kepada Reja Hidayat dari tirto.id, pada Senin (5/9/2016). Bagaimana kesiapan…
Temuan Masyarakat sepertinya tidak akan lagi leluasa melewati lobi Gedung Nusantara I dan Gedung DPD. Begitu pula mengawasi secara langsung dan kasat mata kinerja maupun pilihan politik anggota DPR/DPD dalam ruang-ruang pengambilan keputusan tidak makin mudah. Melalui pemberlakuan zona tertentu, pergerakan di dua area tersebut yang selama ini cukup bebas dan sering dimanfaatkan untuk berinteraksi…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting menilai bahwa wacana tentang biaya sosial bagi terpidana korupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR. Sebab, wacana tersebut bisa menjadi langkah konkret dalam menindak korupsi. Selain itu, kata Miko, hingga kini belum ada aturan yang ada selama ini…
Meski tak banyak diketahui publik, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan rangkaian kegiatan sejak lebih dari setahun yang lalu untuk mendorong amandemen UUD 1945 untuk kelima kali. Seminar, forum diskusi, dan acara lainnya telah dilaksanakan di sejumlah universitas di seluruh Indonesia untuk semakin mengerucutkan ide ini. Sebuah tim ahli yang khusus ditugaskan untuk mengkaji soal amandemen…
August 17th is Indonesia’s independence day. In this special month, our current edition tries to address subjects significant to the country in terms of law reform. How the Constitutional Court plays their significant role in the country’s democratisation process seems to be taken for granted by other state institutions. Or the fact that returning to…