PSHK Usulkan Badan Regulasi Sebelum Jokowi Ajukan Omnibus Law

Reformasi Regulasi

TEMPO.CO, Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menyatakan Presiden Jokowi mestinya membentuk Badan Regulasi Nasional sebelum mengajukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law ke DPR. Menurut Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi, RUU Omnibus Law yang bersifat multisektor untuk menyederhanakan birokrasi, Maka memerlukan birokrasi yang tidak sektoral. “Birokrasinya harus siap dulu,” kata Fajri di kantornya pada Kamis, 19 Desember 2019. Pembentukan Badan Regulasi…

Kinerja Legislasi Lemah, Efektifkah Penyelesaian RUU Prolegnas?

Reformasi Regulasi

PSHK berharap RUU Prolegnas sebanyak itu ada capaian perbaikan kinerja bidang legislasi daripada periode-periode sebelumnya. Target 248 RUU Prolegnas menjadi tantangan bagi DPR periode 2019-2024 dan pemerintah sebagai pembentuk UU. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024 sebanyak 248 RUU. 50 RUU…

253 RUU Dalam Prolegnas 2020-2024, Publik Pesimistis Rampung

Reformasi Regulasi

DPR resmi menetapkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Total rancangan undang-undang (RUU) yang disiapkan sebanyak 248 RUU dan 5 RUU kumulatif. Banyaknya RUU yang akan dibahas itu menuai kritik kalangan masyarakat sipil. Pimpinan DPR saat ini dinilai ingkar janji lantaran sebelumnya menginginkan penyusunan UU yang tidak terlalu banyak. Kami pesimistis ratusan RUU itu bisa…

Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020

Info Legislasi

DPR RI mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Periode 2020-2024 dalam Rapat Paripurna, 17 Desember 2019. Prolegnas 2020-2024 terdiri dari 248 RUU, yang merupakan gabungan dari usulan DPR, Pemerintah, dan DPD. DPR menjadi lembaga terbanyak mengusulkan RUU dalam Prolegnas 2020-2024 dengan 179 RUU, sedangkan Pemerintah 86 RUU, dan DPD 51 RUU. Dari keseluruhan RUU…

Bahaya Omnibus Law terhadap Demokrasi

Blog

Keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memangkas regulasi di sektor ekonomi dan investasi melalui pendekatan omnibus law, atau mencabut banyak peraturan dengan satu undang-undang, akhir-akhir ini diikuti oleh banyak kementerian, lembaga, dan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Rencananya, ide itu juga digunakan untuk memangkas rimba regulasi di sektor lain. Indonesia memang sedang dilanda hiper-regulasi. Pusat…

3 cara mendesain ulang Prolegnas agar lebih efektif

Blog, Reformasi Regulasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sedang menyusun program legislasi nasional (prolegnas) untuk lima tahun ke depan. Prolegnas merupakan daftar rancangan undang-undang (UU) yang ditargetkan akan disahkan dalam lima tahun ke depan. Pada tahap awal pembahasan, ada 50 RUU prioritas yang baru-baru ini disetujui untuk tahun depan dan 248 RUU selama satu periode DPR. DPR menargetkan penyusunan Prolegnas disahkan sebelum…

Yang terlupakan dalam revisi UU pembentukan peraturan perundang-undangan

Berita Reformasi Regulasi, Blog

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu mengesahkan revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). UU ini mengatur perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan, misalnya UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan President, dan Peraturan Daerah. Namun, terdapat beberapa masalah yang tertinggal dalam revisi UU tersebut. Revisi tersebut belum menyelesaikan masalah terkait penyelarasan peraturan terutama di tingkat daerah, partisipasi…

Susun Omnibus Law, Pemerintah dan Legislator Diminta Libatkan Publik

Reformasi Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ( PSHK) Nur Sholikin mendorong pemerintah dan legislator untuk melibatkan masyarakat luas dalam pembentukan undang-undang omnibus law. Ia mengingatkan supaya para pemangku kepentingan diikutsertakan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. “Melibatkan para pemangku kepentingan serta kelompok-kelompok terdampak dalam setiap tahap pembentukan undang-undang dan tidak melakukan pembahasan secara…