Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Empat Alasan Batalkan Vaksinasi Berbayar JAKARTA, 11 JULI 2021 – Juru Bicara Kementerian Kesehatan, pada Minggu, 11 Juli 2021, menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dapat diakses individu secara berbayar mulai Senin, 12 Juli 2021. Penjualan vaksin secara eceran itu dimungkinkan setelah Kementerian Kesehatan mengubah definisi Vaksinasi Gotong…
Sejumlah undang-undang (UU) yang menjadi bagian dari Undang-Undang (UU) omnibus Cipta Kerja kembali masuk agenda revisi pada tahun ini. Ini bisa dilihat di daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai UU omnibus, UU Cipta Kerja menggabungkan beberapa aturan (UU) yang berbeda – bahkan dari sektor-sektor yang…
Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi menjadi narasumber dalam diskusi publik rekomendasi kebijakan penelitian Studi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Penyediaan Akomodasi yang Layak di Rutan dan Lapas pada Senin (13/6/2021) secara daring. Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum…
Intensitas transaksi masyarakat Indonesia melalui platform digital menggunakan aplikasi di perangkat komputer (web-based application) dan telepon genggam (smartphone-based application) semakin tinggi sejak pandemi Covid-19. Kenaikan transaksi digital di Indonesia tercatat sebesar 49% atau senilai keseluruhan 30,31 miliar dolar AS per Januari 2021. Tingginya transaksi diiringi dengan tingginya potensi terjadinya sengketa, baik antara sesama pelaku usaha…
Sejak beberapa tahun silam, Daerah Aliran Sungai Batanghari yang berada di Provinsi Sumatera Barat dikeruk secara ilegal demi kandungan emas yang terdapat di dalamnya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya sesaat sebelum Idul Fitri tambang emas yang berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan, datang menghadirkan petaka. Puluhan orang petambang tertimbun longsor di Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berhasil menyelesaikan laporan studi yang fokus melihat keterkaitan kelembagaan antara lembaga-lembaga yang termasuk dalam Organisasi Pelaksana Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (OP Litbangjirap) dan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). Kajian ini dilakukan untuk memberikan usulan alternatif kebijakan kelembagaan BRIN, yang pada saat itu…
Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi menyebutkan bahwa perlu ada reformasi perundang-undangan yang harus dilakukan besar-besaran agar tidak terjebak pada regulasi yang kaku, ruwet, dan rumit serta menyulitkan pelaku usaha. Namun, hingga saat ini masih terdapat kecenderungan pembentukan peraturan perundang-undangan secara berlebihan tanpa melihat dan memperhatikan arah dan prioritas pembangunan nasional. Hal ini ditambah pula dengan…
Kemelut pembentukan Badan Riset Nasional (BRIN) – lembaga yang direncanakan akan mengkoordinasi pelaksanaan riset di Indonesia – kembali hangat diperbincangkan. Keberadaaan BRIN diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Meski ada wacana kuat dari pemerintah untuk menjadikannya lembaga otonom – yang juga ditandai dengan keputusan peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Indonesia (GIZ) kembali mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian terkait peluang pembentukan penyelesaian sengketa secara daring atau online dispute resolution (ODR) di Indonesia pada Rabu (7/4/2021). Kajian ini disusun untuk merespon komitmen regional dalam perlindungan konsumen yang…