Menyebarluaskan Hasil Riset Bukan Tindak Pidana

Penelitian, Publikasi, Riset

Narasi autocratic legalism, atau kesewenang-wenangan berbalut instrumen legal, belakangan kerap disematkan pada polah penguasa dalam membentuk kebijakan negara ini. Berbagai produk legislasi dibentuk sebatas mengejar target capaian, mengandalkan beragam partisipasi basa-basi, serta absen dalam melibatkan kelompok terdampak. Pembentuk undang-undang berkilah bahwa seluruh proses telah sesuai aturan, meskipun dalam kenyataannya abai terhadap prinsip negara hukum. Pengambilan…

Menyebarluaskan Hasil Riset Bukan Tindak Pidana

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers PSHK: Amicus Curiae pada Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Senin, 8 Januari 2024 mendatang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan membacakan putusan terhadap kasus yang menimpa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Persidangan ini merupakan buntut dari pelaporan pidana oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Haris…

Habibie Democracy Forum: Pentingnya Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil

Aktivitas

The Habibie Center berkolaborasi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Reformasi Hukum untuk Memperluas Ruang Sipil” pada gelaran Habibie Democracy Forum 2023, Kamis lalu (16/11/2023) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut: Koordinator Penelitian Koalisi Seni Indonesia Ratri Ninditya, Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar, Direktur Eksekutif PSHK Rizky…

Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset

Aktivitas

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) belum kunjung dibahas oleh DPR meskipun pemerintah telah mengirimkan surat presiden sejak 4 Mei 2023. RUU Perampasan Aset harus terus didorong untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan asset recovery. RUU Perampasan Aset akan mengatur mengenai pengelolaan aset yang terdiri dari sembilan jenis…

Pentingnya Partisipasi Bermakna dalam Transisi Energi yang Adil

Aktivitas

Pada Agustus 2023 lalu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Indonesia Cerah meluncurkan hasil penelitian bertajuk “Transisi Energi yang Adil di Indonesia: Analisis Kesenjangan Regulasi dalam Aspek Perlindungan Kelompok Terdampak”. Penelitian tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks posisi Indonesia sebagai negara pihak yang berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca berdasarkan Kesepakatan…

Pemanfaatan Iptekin dalam Penyusunan Regulasi Masih Minim

Aktivitas

Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) dapat dilakukan untuk berbagai hal, salah satunya adalah penyusunan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan Iptekin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan produk hukum baru yang lebih berkualitas dan juga dapat diarahkan untuk mengatasi permasalahan legislasi yang ada. Sayangnya, menurut Peneliti Tata Kelola Pemerintahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Riris Katharina,…

Batas Usia Capres-Cawapres Bukan Isu Konstitusional

Aktivitas

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pemeriksaan perkara pengujian atas syarat usia minimal menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan melalui permohonan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Ketiga perkara tersebut mempersoalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mensyaratkan capres dan cawapres untuk berusia…

Pengalaman Organisasi Pemantau Parlemen di Indonesia dan Pelajaran dari Asia

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengadakan sesi informasi daring mengenai pengalaman pemantauan parlemen dengan para akademisi dan praktisi pemantauan parlemen yang tergabung dalam Asian Civil Society Research Network (ACSRN) pada Selasa (12/9/2023). Pada sesi yang berfokus pada pengalaman Indonesia tersebut, PSHK diwakili oleh Peneliti Senior Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif Rizky Argama, dan Deputi…

Rendahnya Constitutional Obedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Aktivitas

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda berpartisipasi dalam diskusi kelompok terpumpun bertema “Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 7-9 September 2023 di Yogyakarta.  Diskusi tersebut bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana…