Pada 15—16 Februari 2017, PSHK, SMERU dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM didukung oleh Knowledge Sector Indonesia (KSI) menjadi panel di Australasia Aid Conference, Canberra, Australia. Australia Aid Conference sendiri adalah konferensi rutin yang diadakan sejak tahun 2014 dengan tujuan mempertemukan peneliti dari Australia, Asia dan Pacific yang bergerak di isu pembangunan dan…
Selain pelaku, pelanggaran HAM berat pada masa lalu harus diselesaikan dengan menagih pertanggungjawaban negara. Semakin hari, hal itu semakin penting dan mendesak mengingat kecenderungan negara menghindar dari pertanggungjawabannya. Negara (dalam hal ini penyelenggaraan negara secara kolektif) adalah salah satu aktor yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu. Pelanggaran HAM mengandung karakteristik…
Metrotvnews.com, Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata dianggap mengaburkan pengertian korupsi. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dianggap tidak tepat. “Dengan adanya putusan ini, maka dampak yang akan terjadi adalah pengusutan kasus korupsi berdasarkan…
Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, telah menjadi perdebatan karena dianggap menghilangkan kewenangan DPR soal privatisasi BUMN. Namun, hal itu ternyata masih sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pendapat ini disampaikan oleh peneliti Pusat Studi…
Selasa, 20 Desember 2016, pukul 09.00 sampai 12.00, bertempat di ruang rapat Perpustakaan DPR RI diadakan FGD dalam rangka uji draf Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Repositori. Kegiatan ini menghadirkan 2 nara sumber, yaitu Sri Hartinah, Kepala PDII LIPI dan Farli Elnumeri, Kepala Perpustakaan Hukum Daniel S Lev yang juga selaku Presiden ISIPII. Adapun…
Prof. Simon Butt—profesor hukum tata negara dari University of Sydney yang sebagian besar penelitian dan spesialisasinya merupakan hukum tata negara Indonesia—banyak menjelaskan perbandingan hukum tata negara di Indonesia dengan Australia dalam menyikapi konteks hak tersirat dalam konstitusi negara masing-masing. Ia menyampaikan materi itu pada Internasional Lecture bertema “Implied Rights and Conditional Constitutionalty” yang diadakan STH…
Finalisasi draf Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas atau yang biasa disebut dengan Tilang telah selesai dilaksanakan pada Kamis, 17 November 2016 di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rapat finalisasi yang dilakukan pokja tilang itu dihadiri langsung oleh Ketua Pokja Tilang, Dr. Syarifuddin; Wakil Ketua Pokja Tilang, Andi Samsan Nganroe,…
Dua orang peneliti PSHK, Fajri Nursyamsi dan Ronald Rofiandri, memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Regulasi Terkait Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan itu dilaksanakan pada Senin, 7 November 2016 di Bandung. Penyelenggara kegiatan adalah Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Fajri…
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) sudah disahkan sejak April 2016. Salah satu amanat yang diatur dalam UU itu adalah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang memiliki fungsi untuk memastikan terimplementasinya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sesuai dengan yang diatur dalam UU Disabilitas. KND, menurut ketentuan dalam Pasal 149…