Negara Harus Berperan dalam Menciptakan Lingkungan Kondusif bagi Masyarakat Sipil

Aktivitas

Lingkungan kondusif bagi organisasi masyarakat sipil menjadi prasyarat utama dapat berjalannya pembangunan yang partisipatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lingkungan kondusif itu dapat terwujud setidaknya karena dua hal: pertama, ketika negara memberikan dukungan bagi organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan inovasi; kedua, apabila negara tidak menggunakan pendekatan kontrol politik-keamanan ketika berhadapan dengan masyarakat sipil. Hal…

Sinkronisasi Regulasi dengan Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional

Aktivitas

Penyelenggaraan pembangunan tidak bisa berjalan tanpa arahan. Fungsi regulasi menjadi salah satu acuan berjalannya pembangunan tanpa mengesampingkan fungsi yang lain. Kini telah dikembangkan berbagai metode untuk menilai efektifitas peraturan perunang-undangan. Namun, penerapan berbagai instrument tersebut masih minim. Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM., Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam diskusi sebagai…

Aspek keadilan sering dilupakan dalam pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia

Blog

Pembuat kebijakan ketika merancang kebijakan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan tidak hanya kepentingan bisnis, tapi juga dampak pembangunan terhadap masyarakat dan lingkungan setempat. Namun praktiknya, pemerintah membuat hukum dan kebijakan yang memudahkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan ongkos sosial yang ditanggung masyarakat setempat. Mengutip dari pidato Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada upacara Peringatan Hari Kemerdekaan lalu, sebanyak 477…

Inayah Assegaf

Peneliti

Inayah Assegaf Sarjana Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia (2000) Inayah Assegaf ada di garda depan dalam pembentukan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sejak 2011. Ia terlibat dalam seluruh proses, mulai dari pendaftaran sekolah, penyusunan kurikulum, hingga kelancaran berjalannya aktivitas akademik. Itulah perannya sebagai wakil ketua sekaligus pengajar sistem hukum Indonesia di STH Indonesia Jentera.Menilik…

Mendorong Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Melalui Parpol

Aktivitas

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, di Batusangkar, Sumatera Barat, pada 9-11 November 2018. Pada KNHTN 5 kali ini mengangkat tema tentang “Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum”. Tema itu relevan dengan isu besar di Indonesia saat ini, yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak pada 2019.…

Rizky Argama

Direktur Eksekutif

Rizky Argama Master of Laws – The University of Melbourne (2014) Sarjana Hukum – Universitas Indonesia (2007) Sebelum menjadi Direktur Eksekutif PSHK pada April 2023, Rizky Argama menjabat direktur riset dalam dua periode kepengurusan. Ia telah berpengalaman dalam mengelola program penelitian dan asistensi teknis hukum dengan berbagai mitra, mulai dari lembaga negara hingga organisasi nonpemerintah.…

Muhammad Faiz Aziz

Peneliti

Muhammad Faiz Aziz Magister Hukum (LLM) – The National University of Malaysia (2016) Sarjana Ilmu Politik – Universitas Terbuka (2006) Sarjana Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia (2003) Diploma Akuntansi, Politeknik Universitas Indonesia – Universitas Indonesia (1999) Muhammad Faiz Aziz adalah seorang akademisi, dosen, dan peneliti senior di bidang hukum dan kebijakan terutama di bidang…

M. Nur Sholikin

Peneliti

M. Nur Sholikin Sarjana Hukum – Universitas Indonesia (2003) Sholikin memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2003. Selain sebagai peneliti senior PSHK, ia juga berperan sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera periode 2020-2024. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia…

Giri Ahmad Taufik

Peneliti

Giri Ahmad Taufik PhD Candidate – Griffith University (saat ini) Magister of Laws – Melbourne University (2010) Sarjana Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Padjadjaran (2005) Giri, dia biasa dipanggil, terlibat dalam berbagai judul penelitian dan advokasi sejak bergabung di PSHK pada 2010. Penelitian pertamanya adalah “Catatan Kinerja DPR Tahun 2010” yang merupakan penelitian reguler PSHK…