Jakarta, GATRAnews – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta polisi segera mengungkap dan menangkap pelaku serta aktor di balik aksi teror penyiraman air keras ke muka penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. “Kami menuntut pihak kepolisian segera bekerja dengan serius untuk menemukan pelaku serangan keji ini,” tandas Miko Ginting, peneliti dari PSHK…
Jakarta, GATRAnews – Angket DPR untuk memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka bukti rekaman tentang keterangan mantan Anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani, merupakan upaya untuk mengaburkan penanganan perkara megakorupsi e-KTP. “Pengajuan Hak Angket adalah proses politik yang berpotensi mengaburkan pengusutan megakorupsi e-KTP,” kata Miko Ginting, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan…
SITUASI hak asasi manusia (HAM) Indonesia akan dievaluasi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 3 Mei 2017 melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR). Pada Mei 2017, Indonesia akan dievaluasi untuk kali ketiga setelah putaran pertama pada 2008 dan yang kedua pada 2012. UPR merupakan mekanisme evaluasi hak asasi manusia yang dilakukan secara berkala antara…
Jakarta – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Mulki Shader, meminta Pansus Pemilu untuk membuka ruang partisipasi di setiap rapat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Pasalnya, sampai hari ini publik belum mengetahui secara mendalam perkembangan pembahasan RUU Pemilu di tengah ketersediaan waktu yang terbatas dan masih ada perbedaan pandangan antara fraksi. “Jika kita merujuk…
Chusnul Chasanah, peneliti PSHK, bergabung dalam pelatihan gender dan inklusi sosial. Ketidakadilan berbasis gender masih terjadi di Indonesia seperti yang tercantum dalam laporan Komnas Perempuan. Ketidakadilan itu pun mungkin terjadi akibat ketidaktahuan akan konstruksi sosial yang malah memperkeruh keadaan. Itulah alasan pelatihan terkait gender dan inklusi sosial diadakan pada 21—22 Maret 2017 di Hotel Arion…
Negosiasi dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan penyesuaian kontrak karya Freeport tahun 1991 dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) tahun 2009 memasuki babak baru. Setelah lebih kurang tujuh tahun pemerintah berusaha melakukan renegosiasi dengan Freeport, akhirnya negosiasi mengalami kebuntuan yang ditunjukkan dengan konferensi pers Freeport baru-baru ini. Pada 2010, pemerintah mulai melakukan renegosiasi dengan beberapa…
PSHK berkolaborasi dengan Neliti.com. Kami menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait data sharing dan cross promotion. Melalui Nota Kesepahaman itu, pihak Neliti.com akan memberikan hak kepada PSHK untuk mengunduh dan memanfaatkan e-resources Neliti.com —seperti jurnal, buku, laporan, dataset—secara gratis dan tanpa ongkos langganan. Selain itu, Neliti.com akan memasukkan semua publikasi dan hasil penelitian PSHK dalam database…
JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak berdasarkan keperluan yang mendesak. Pengungkapan skandal korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) menunjukkan prestasi KPK dalam memberantas korupsi dalam skala besar. “Saya kira tidak ada urgensi untuk merevisi UU KPK saat ini. KPK sangat efektif…
Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SPAHAM) kembali menyelenggarakan Konferensi HAM untuk kali ketiga. Penyelenggaraan pada 2017 itu dilaksanakan di Universitas Tadulako, Palu. Konferensi HAM 2017 itu mengangkat tema tentang “Hak Asasi Manusia dan Keadilan Eko-Sosial”. Kegiatan dalam Konferensi HAM 2017 terdiri dari seminar umum dan seminar paralel. Bertindak sebagai keynote speech dalam Konferensi HAM 2017…