Ardi Yunanto

Staf Media dan Komunikasi

Ardi Yunanto Sarjana Teknik, Jurusan Arsitektur – Institut Teknologi Malang (2003) Ardi Yunanto bergabung dengan YSHK sebagai karyawan paruh waktu pada 2015. Baik untuk PSHK maupun Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, ia menangani berbagai materi desain grafis dan strategi komunikasi, dari membuat poster kampanye, kalendar infografis, desain buku, hingga merancang model dasar situs laman…

Anton Karunia Atmaja

Manajer Keuangan

Anton Karunia Atmaja Sarjana Akuntansi – Universitas Islam As-Syafi’iah (1999) Anton memilih untuk mempelajari ilmu akuntansi karena baginya itu lebih dari sekadar keterampilan. Mencatat dan menghitung merupakan suatu seni tersendiri baginya, dan dari situlah muncul ketertarikan yang mendalam. Ia bergabung di PSHK pada 2002, setelah sebelumnya bekerja di suatu perusahaan profit. Awalnya, ia ingin mengetahui…

Anggi Arwini

Sekretaris Board of Director dan Administrasi Program

Anggi Arwini D3 Manajemen Ekonomi – Universitas Persada Indonesia Y.A.I. (2007) Sekretaris kantor yang akrab dipanggil Anggi ini sudah menjadi anggota keluarga PSHK sejak 2010. Ia mengatakan bahwa PSHK lebih dari sekadar tempat untuk bekerja secara produktif. Ia pun mengakui tertular banyak mengenai isu-isu hukum melalui berbagai aktivitas yang dijalankan di kantor. Mulai dari rapat,…

Lokakarya Penyebarluasan dan Promosi Penggunaan Modul Restatement

Aktivitas

Restatement adalah salah satu model penelitian yang dirancang untuk mampu menjangkau persoalan hukum dengan perspektif kebaruan. Sebagai sebuah model penelitian, restatement didesain untuk membongkar pewacanaan dan pembentukan hukum dari beberapa aspek, yaitu peraturan, putusan, dan literatur/doktrin. Dalam konteks Indonesia, hukum dibentuk melalui tiga hal itu, yaitu pembentuk peraturan, hakim dalam memutus kasus konkrit maupun memutus…

Team-template

Team-template Master of Laws – Erasmus School of Law, Rotterdam (2005) Sarjana Hukum – Universitas Indonesia (2001) Eryanto Nugroho adalah Peneliti PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) dan Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera). Eryanto memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun di bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan pendidikan hukum yang bekerja…

Yayasan

EnglishBahasa The Indonesian Law and Policy Study Foundation The Indonesian Law and Policy Study Foundation The Indonesian Law and Policy Study Foundation (YSHK) was established on July 1, 1998. Founded by several academics, advocates and law students, YSHK intends to participate in encouraging various legal reform efforts in Indonesia after the 1998 reform. YSHK began…

Implementasi Kebijakan Insentif Pajak untuk Sektor Filantropi dalam Pengembangan Sektor Pengetahuan

Aktivitas

Kebijakan insentif pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor non-profit di berbagai negara. Pada umumnya, insentif pajak untuk filantropi diberikan dalam dua bentuk, yaitu pengecualian pajak bagi organisasi nirlaba (tax exemption) dan pengurangan pajak bagi donatur (tax deduction). Tax exemption berlaku bagi sumbangan atau penghasilan yang diperoleh organisasi…

Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Pelayanan yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas

Aktivitas

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan Semiloka Nasional bertema Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Pelayanan Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas selama dua hari sejak 24 hingga 26 September 2018 di Jakarta.…

Pemerintah Perlu Membuat Pengaduan Perda Bermasalah

Aktivitas, Berita

Pemerintah perlu membuat mekanisme complaint handling untuk mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bermasalah. Complaint handling ini perlu dilakukan merespon dibatalkannya kewenangan pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. I Made Suwandi, mantan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dalam diskusi ahli…