Latar belakang Baseline Survey adalah melakukan benchmarking atau standarisasi kualitas pelayanan di pengadilan Indonesia. Setelah disahkannya SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, kebutuhan untuk mengetahui standar itu telah terpenuhi atau belum menjadi semakin krusial.
Bisa dibayangkan, jika sekitar 3 juta orang pelanggar tersebut harus menempuh sidang tilang setiap tahunnya menemui pengalaman buruk di Pengadilan, setidaknya terdapat 3 juta persepsi negatif yang berkembang di masyarakat mengenai Pengadilan. Harus diakui bahwa persepsi tentang pengadilan yang ditemui pada sidang perkara tilang bisa dengan mudah menyebar ke kelompok masyarakat yang lebih luas.
Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil. Singkat kata, jika seseorang ditanya apa hokum Indonesia tentang subjek tertentu, sangat sulit bagi orang…
Beberapa keluhan masyarakat yang dapat diidentifikasi adalah keberadaan calo, suasana antrian yang kacau, dan fasilitas pengadilan yang tidak memadai.
Selama ini penanganan perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) di pengadilan sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. Mulai dari keberadaan calo, antrian sidang yang kacau, lokasi pelayanan yang sulit diakses dan fasilitas pengadilan yang tidak memadai. Pengadilan pun nampak kesulitan dalam menangani perkara ini. Tak heran, jumlah tiap tahun perkara tilang sangat besar. Tahun 2013 lalu, ada…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (Putusan 36/2012) terkait dengan Pengujian Undang-Undang Minyak dan Gas memberikan dampak yang signifikan bagi kebijakan pengelolaan Migas pada saat ini dan dimasa mendatang. Putusan MK tersebut telah memberikan batasan-batasan tertentu di dalam format kelambagaan pengelolaan Migas, yakni, dengan mengembalikan model pengelolaan Migas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun…
Rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) beberapa waktu lalu menuai banyak pemberitaan media. Dua agenda revisi undang-undang ini didorong oleh Pemerintah, tepatnya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk yang belum tahu perbedaannya, kurang lebih ilustrasinya adalah seperti ini. Bila di suatu hari yang naas Anda ditangkap polisi,…
Dalam menolak pengaturan pilkada tidak langsung, Presiden seharusnya menggunakan mekanisme dan tata cara formal yang ada, bukan dengan cara beropini di media sosial sementara wakil resminya mendukung dua opsi yang ada di DPR.
Sumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?” merupakan tema diskusi yang berlangsung beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Diskusi itu diselenggarakan oleh Melbourne Business School (MBS) bekerja sama dengan Center for the Study of Governance (CSG) Universitas Indonesia. Tema itu menjadi menarik bagi Indonesia karena dua hal. Pertama, struktur ekonomi Indonesia saat ini relatif masih bertumpu pada kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam…