Soal Wacana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Aspek Hukumnya?

PSHK dalam Berita

Dari tiga opsi pemindahan ibu kota yang dapat dipilih pemerintah. Masing-masing punya implikasi secara hukum yang wajib diperhatikan sejak awal prosesnya. Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain lagi-lagi mengemuka. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengkaji rencana pemindahan tersebut secara intensif. Peneliti bidang Hukum Ekonomi…

Soal Wacana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Aspek Hukumnya?

Berita, PSHK dalam Berita

Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain lagi-lagi mengemuka. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengkaji rencana pemindahan tersebut secara intensif. Peneliti bidang Hukum Ekonomi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Muhammad Faiz Aziz, berpendapat bahwa pemerintah mesti mengkaji serta memperhatikan sejumlah aspek, salah…

Penerapan International Framework for Court Excellence (IFCE) dan Penyesuaian Kebijakan dalam Indikator Reformasi Birokrasi

Penelitian, Penelitian Saat Ini

Saat ini, banyak indikator digunakan untuk penilaian kinerja pengadilan. Misalnya, hasil audit Badan Pengawasan Mahkamah Agung, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Kemenpan RB, ataupun melalui akreditasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sementara itu, konsorsium beberapa negara menyusun sebuah kerangka berupa International Framework for Court Excellence (IFCE) demi tercapainya pengadilan yang…

Penyelenggaraan FGD Pokja Advokasi Data Aliansi Riset untuk Kebijakan (ARK) bersama SurveyMeter

Aktivitas, Berita

Pada 30 Mei 2017, PSHK dan SurveyMeter yang tergabung dalam Pokja Advokasi Data mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta dari berbagai instansi pemerintah, antara lain Komisi Informasi DKI Jakarta, Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hingga Kementerian Keuangan. Tujuan penyelenggaraan FGD ini adalah mengkonfirmasi temuan FGD…

Seri Aktivitas Aliansi Riset untuk Kebijakan Pokja Training, Website, Repository dan persiapan Indonesia Development Forum

Aktivitas, Berita

Pada 15—17 Mei 2017, PSHK sebagai Sekretariat Aliansi Riset untuk Kebijakan (ARK) bersama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM, Seknas Fitra, Cakra Wikara Indonesia, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, ELSAM, Pusat Penelitian HIV-AIDS (PPH) Atmajaya, CSIS dan Akatiga didukung oleh Knowledge Sector Indonesia mengadakan serangkaian kegiatan yang berlokasi di…

Cara Konvensional Polri Dinilai Tak Mampu Ungkap Pelaku Teror Novel

Berita, PSHK dalam Berita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting, menilai tidak ada perkembangan signifikan dari pengungkapan kasus teror kepada Novel Baswedan. Apabila pengungkapan kasus teror itu masih dilakukan oleh Polri, maka dikhawatirkan penanganan kasus tidak akan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk Tim Investigasi Independen. “Proses pengungkapan demikian ada hal yang…

Penyidik KPK Disiram Air Keras, Tak Adakah Kegentingan yang Dirasakan Presiden?

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai ada gap (jarak) kegentingan yang dirasakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan publik atas kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Setelah lebih dari empat puluh hari, polisi belum berhasil mengungkap pelaku penyerangan. “Dalam kasus ini saya melihat ada…

Membandingkan Hukum dalam Sixth Annual YCC Global Conference 2017

Aktivitas, Berita

Universitas Koc menjadi tempat konferensi tahunan bertajuk Sixth Annual YCC Global Conference yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Perbandingan Hukum Amerika (American Society of Comparative Law). Lebih dari seratus peserta hadir dalam konferensi yang diadakan pada 27—29 April 2017. Setelah melalui tahapan seleksi abstrak, tiga orang peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) hadir untuk mempresentasikan…

Koalisi Peduli KPK Desak Pelaku Teror ke Novel Baswedan Ditangkap

Berita, PSHK dalam Berita

Jakarta – Beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Peduli KPK melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan KPK. Mereka menyuarakan aspirasi soal desakan penuntasan kasus penyerangan Novel Baswedan karena penyerangan itu bukan kriminalitas biasa. “Kami menduga penyerangan terhadap Novel bukan kriminalitas biasa. Jadi, selain membongkar siapa aktor pelaku di lapangan, juga siapa aktor yang ada di belakangnya.…