Ada dua undang-undang penting dan menarik yang baru saja disahkan pada 11 Juli 2006 lalu: RUU Kewarganegaraan dan RUU Pemerintahan Aceh. Keduanya dipandang “revolusioner”. RUU Kewarganegaraan memberikan paradigma baru dalam masalah kewarganegaraan. Sementara RUU Pemerintahan Aceh memberikan cara berpikir “baru” mengenai konsep otonomi daerah. Namun yang luput dari pembahasan adalah mempersandingkan keduanya dari segi proses.…
Sebagai sebuah parameter ideal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Socially Responsible Law Making juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menilai kualitas (proses dan substansi) suatu peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peraturan tersebut baik atau buruk.
Kerangka hukum ini disajikan sebagai blueprint dan dasar normatif sebagai upaya penurunan emisi. Pengarang / Peneliti/Editor / Author : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Tahun Penerbitan Riset : 2010 Lama Riset : 2 Bulan Mitra Riset : Climate Change and Economy Group (CCEG); Departement for International Deskripsi Fisik : 95 Halaman