Muhammad Nur Ramadhan bergabung dengan PSHK sejak 2022 sebagai peneliti. Nur – begitu ia biasa dipanggil – meminati isu hukum tata negara, terutama kepemiluan dan perancangan peraturan. Di samping itu, Nur juga aktif menggeluti beberapa isu hukum seperti isu disabilitas, kebebasan sipil, keimigrasian, dan pemerintahan daerah. Nur aktif menuliskan gagasannya dalam beberapa artikel ilmiah dan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Perkasa (Yayasan AHP) memperkuat kerja sama kelembagaan melalui penandatanganan nota kesepahaman dukungan organisasi di Jakarta pada Jumat (1/9/2023). Yayasan AHP merupakan lembaga nonprofit yang didirikan para advokat di firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP). Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Ketua Yayasan AHP Ahmad…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Asian Law Students’ Association (ALSA) Indonesia menyelenggarakan lokakarya bertema “Legislative Drafting: A Law-Making Process” pada Sabtu (26/8/2023) secara daring. Lokakarya itu ditujukan bagi mahasiswa hukum atau lulusan hukum yang ingin mendapatkan pengetahuan teknis dan praktik terkait perancangan peraturan perundang-undangan serta keterampilan menyusun peraturan dengan bahasa…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Yayasan Indonesia Cerah (CERAH) meluncurkan hasil kajian berjudul “Transisi Energi yang Adil di Indonesia: Analisis Kesenjangan Regulasi dalam Aspek Perlindungan Kelompok Terdampak” pada Senin (14/8/2023) di Jakarta. Pembentukan dan diseminasi kajian ini merupakan salah satu langkah untuk mengawal dan mempercepat transisi energi Indonesia yang adil, utamanya memastikan…
Just Energy Transition Partnership (JETP) merupakan skema pembiayaan yang bertujuan untuk mendorong kebijakan transisi energi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari komitmen masyarakat global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca berdasarkan Kesepakatan Paris (Paris Agreement). Sejak KTT G-20 yang diselenggarakan bulan November 2022 yang lalu, kemudian diikuti dengan pendirian Sekretariat…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Pelatihan Resiliensi Hukum Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penyempitan Ruang Gerak Masyarakat Sipil pada 7-9 Agustus di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini melibatkan 15 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) di Jawa Tengah untuk berbagi pengetahuan tentang sejarah serta perkembangan gerakan masyarakat sipil dan strategi dalam menghadapi…
Alviani Sabillah bergabung dengan PSHK sejak 2022. Sebagai peneliti, ia berfokus pada isu kebebasan sipil, online dispute resolution, pelindungan pada perempuan, dan anti-hukuman mati. Pada 2022 lalu, Fani-begitu ia biasa disapa- menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam World Conference Against Death Penalti di Berlin, Jerman. Fani meraih gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) kini memiliki Direktur Eksekutif yang baru untuk periode 2023-2026. Dalam acara serah terima jabatan yang dilaksanakan pada Senin (3/4/2023), Direktur Eksekutif PSHK periode 2019-2023, Gita Putri Damayana, secara resmi menyerahkan tugas kepemimpinan organisasi kepada Rizky Argama. Gama—begitu ia biasa disapa—bergabung dengan PSHK pada 2008. Sebelum menjadi Direktur Eksekutif,…
Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan (RUU Perkumpulan) merupakan salah satu RUU yang terdapat di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada periode Prolegnas 2010-2014, RUU Perkumpulan merupakan RUU usulan Pemerintah dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2011, namun belum pernah dibahas. Sementara untuk Prolegnas periode 2015-2019, RUU Perkumpulan diusulkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Pada…