Sejak UU Bantuan Hukum disahkan oleh DPR RI, pada 4 Oktober 2011, beragam harapan mulai muncul demi terbangunnya sebuah sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, khususnya kalangan tidak mampu [miskin].
Pada Senin, 9 Juni 2014, PSHK mengadakan sebuah diskusi internal bersama dengan Indonesian Jentera School of Law (IJSL), Lembaga Kajian Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), hukumonline.com, juga beberapa peneliti dan pakar hukum. Diskusi itu dalam rangka kunjungan Upik Djalins, seorang fellow dari Sajogyo Institute di Bogor, yang mempresentasikan “Pendidikan Hukum di Hindia Belanda: Antara Membangun…
Masyarakat sipil adalah arena arena–di luar keluarga, negara dan pasar–tempat orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Walaupun keluarga, pasar dan negara terpisah, mereka tetap dapat berinteraksi dengan cara masuk ke dalam ruang publik yang disebut arena masyarakat sipil. LAWmotion #11: Indeks Masyarakat Sipil, selain memaparkan hasil penelitian YAPPIKA, juga menjelaskan tentang situasi tersebut. Contoh yang…
PSHK bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) mengadakan penelitian dengan tujuan mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam pelaksanakan hukum yang berkaitan dengan pekerja anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memetakan peran dari setiap instansi pemerintah dalam menangani pekerja anak, termasuk memberi gambaran mengenai kerangka hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan, tetapi juga pengendalian.…
Tak sulit menemukan reklame di sepanjang jalan Jakarta, bahkan di sudut-sudut yang tak disangka, belum lagi reklame yang sudah masuk wilayah privat. Reklame seakan menyerbu publik. Melihat situasi sosial itu, PSHK bekerja sama dengan Karbon Journal melaksanakan penelitian untuk melihat keterkaitan publik dan reklame di ruang kota Jakarta dengan dukungan dari TIFA.
Masalah utamanya adalah sinergi antara aparat yang melakukan tindakan perlindungan preemptive dengan aparat yang melakukan tindakan perlindunganrepressive dan preventive.
Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, DPR terlibat dalam pemilihan pejabat publik (dalam hal ini hakim agung). Kuasa itu makin kentara dan melembaga setelah UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial mengatur lebih spesifik peran DPR. Meski demikian, ada aspek yang seakan abai dalam pelaksaan peran DPR itu sehingga mengurangi kualitas pemilihan pejabat, yaitu…
Kali ini, PSHK bekerja sama dengan LeIP menyampaikan suatu gagasan sederhana yang bisa berdampak luar biasa. Di LAWmotion episode ini, Arsil (Peneliti LeIP) mempresentasikan gagasannya soal pembenahan nilai denda sehingga bisa memadai sebagai alternatif hukuman selain penjara. Banyak manfaat yang kita dapat jika gagasan itu diterapkan; beban penjara akan berkurang, banyak orang tidak akan perlu…
LAWmotion kali ini menyajikan analisis hukum mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Apa yang dimaksud dengan standar internasional? Apakah peraturan yang ada menempatkan standar pendidikan kita menjadi inferior dibandingkan negara lain? Presentasi ini disajikan oleh Irfan R. Hutagalung dari PSHK dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Irfan R. Hutagalung dan Aria Suyudi