Saat ini Badan Keahlian DPR (BKD) sedang menyusun revisi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam melakukan revisi tersebut, di antaranya hak imunitas anggota DPR, kemungkinan untuk memisahkan UU MD3 saat ini menjadi beberapa UU lain hingga relasi antara DPR dan DPD.…
Dalam melakukan perubahan organisasi dan tata kerja yang dilihat adalah perkembangan dari fungsi kelembagaan tersebut, baik core business dan proses bisnis dalam lembaga tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat apakah memang perlu ada penambahan pimpinan dalam pengelolaan lembaga tersebut. Apabila ternyata sudah ada perubahan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga tersebut dan bertambah fungsi lembaga tersebut, maka sudah…
Peneliti PSHK dan pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Muhammad Faiz Aziz memaparkan presentasi makalahnya bertema “Joint Development Zone in Disputed Maritime Boundaries” di Pontianak. Tema makalah tersebut dipresentasikan pada acara CILS International Conference ke-8 yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak pada 3 Oktober 2017. Sebuah kawasan bersama atas wilayah maritim yang masih…
Repositori institusi merupakan sistem penyimpanan dan akses ke karya intelektual yang dihasilkan oleh internal institusi atau hasil kerja sama dengan lembaga lain. Umumnya dalam format digital sehingga mudah diakses. Karya intelektual tersebut dapat berupa publikasi institusi, literatur kelabu, dan berbagai dokumen hasil kekayaan intelektual, seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan lainnya. Menurut Kepala Biro…
Penilaian kinerja pengadilan merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di pengadilan. Saat ini, terdapat beberapa bentuk penilaian, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), audit reguler oleh Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA), serta akreditasi penjaminan mutu pengadilan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) MA. Untuk…
Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum). Tim akreditasi internal ini dibentuk untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indoensia sesuai standar sertifikasi ISO:2015. Selain itu, ikut dikuatkan dengan penerapan International Framework for Court Excellent (IFCE), Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, standar…
SISTEM peradilan di Indonesia masih perlu dibenahi. Hal itu mengacu pada masih banyak pengadilan di Indonesia yang belum disertifikasi. Hingga saat ini baru 24 pengadilan tinggi dan 185 pengadilan negeri yang terakreditasi. Ketua Tim Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Wahyudin mengatakan, selama dua tahun terakhir, pihaknya telah melakukan sertifikasi terhadap 30 pengadilan tinggi dan 352 pengadilan…
JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan terhadap panitera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap perkara di pengadilan yang terus berulang menunjukkan adanya kelemahan sistem manajemen perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Terjadinya suap perkara yang melibatkan panitera tidak bisa dibebankan sebagai kesalahan perseorangan semata, sebab hal itu terjadi karena sistem yang ada tidak…
Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan 15 ketentuan pembentukan PP yang diamanatkan untuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) menjadi 1 PP saja (PP “sapu jagat”). Keputusan itu untuk pertama kalinya disampaikan kepada publik dalam kegiatan Konsultasi Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan,…