Bivitri Susanti—Wakil Ketua STH Indonesia Jentera dan peneliti PSHK—dipilih sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) pada Jumat, 28 Oktober 2016. Kiprah Bivitri Susanti dalam HTN dan HAN memang sudah berlangsung lama. Maka itu, kapasitas Bivitri menjadi salah satu faktor dipilihnya sebagai Ketua APHTN-HAN. Metode pemilihannya dilakukan oleh anggota-anggota yang hadir dalam…
Tidak begitu mudah untuk memilih dari sekian banyak usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017. Pemerintah, DPR, dan DPD berhak mengusulkan RUU, sekaligus mendalilkan berbagai kepentingan di balik setiap usulan. Di internal DPR sendiri, fraksi-fraksi menginginkan RUU yang diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2017. Selain yang berasal dari kajian internal, fraksi-fraksi…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Miko S Ginting menilai, salah satu “lahan basah” pungutan liar yang kerap terjadi sehari-hari yakni perkara tilang. Wacana bersih-bersih pungli yang digalakkan pemerintah diyakini dapat mengikis praktik yang selama ini dianggap telah mengakar di masyarakat. Namun, perlu ada penegakan hukum yang kuat agar hal serupa tak…
Terik matahari tengah berada di puncaknya ketika tim peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menyusuri jalan-jalan kecil untuk menemui Musa Sanjaya, pengguna pertama mekanisme gugatan sederhana di Surabaya. Bermodalkan alamat yang didapat dari petugas pengadilan, Mulki Shader (peneliti PSHK) dan Liza Farihah (peneliti LeIP)…
Demokrasi dan hak asasi manusia masih menjadi polemik di beberapa negara, tak terkecuali dalam lingkup Asia. Bahkan, salah satu titik awal lahirnya Asian Human Rights Charter (AHCR) adalah beberapa pemimpin negara di Asia menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang asing (alien). Dalam konteks penegakan dan pemajuan hak asasi manusia, situasi di sebagian besar…
Dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan cara pandang baru terhadap isu disabilitas, Bandung Independent Living Center atau Bilic mengadakan kegiatan workshop tentang Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Workshop yang diadakan di Hotel Grand Hani Lembang, Bandung itu ditujukan kepada segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat,…
“Dalam memeriksa perkara gugatan sederhana, kemampuan dan skill saya sebagai mediator sangat diuji. Ini melebihi ketika memeriksa perkara perdata biasa.” Itulah ungkapan salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Jember ketika menceritakan pengalamannya menangani perkara gugatan sederhana. Berbeda dengan penyelesaian perdata biasa, Hakim dalam gugatan sederhana dituntut aktif dalam memberikan keterangan yang berimbang kepada Para Pihak.…
Pada UU Nomor 8 tahun 2016, diamanatkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas yang bakal mengontrol berbagai kebijakan pemerintah agar tetap melindungi penyandang disabilitas. “Saya mendorong penyandang disabilitas sebagai komisioner karena mereka yang paling tahu kebutuhannya,” kata Fajri Nursyamsi, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), kepada Reja Hidayat dari tirto.id, pada Senin (5/9/2016). Bagaimana kesiapan…
Pada 29 Agustus—16 September 2016, Rizky Argama—peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia—mengikuti pelatihan hukum bidang pengendalian tembakau di Melbourne, Australia. Pelatihan itu diselenggarakan oleh McCabe Centre for Law and Cancer dan diikuti oleh 18 orang peserta yang mewakili 12 negara. Melalui pelatihan tersebut, Gama menceritakan, peserta dibekali pengetahuan mengenai kaitan hukum dan kebijakan…