Mendengar penjelasan dari dokumen yang diserahkan, Ratu Hemas menyambut permohonan tersebut dengan positif. Baginya, dunia penyandang disabilitas bukanlah hal yang asing karena sudah sejak lama Ia berkecimpung aktif dan juga menjadi pemerhati perkembangan isu disabilitas di Indonesia.
Kepada DPD, Pokja bertemu dengan Wakil Ketua Pimpinan DPD, yaitu Ratu Hemas. Beliau menyambut baik usulan dari Pokja dan berjanji akan menindaklanjuti usulan itu dengan memasukkan RUU Penyandang Disabilitas sebagai salah satu RUU yang didorong oleh DPD untuk masuk Prolegnas 2015.
Istilah “Law Centre” mungkin masih belum familier di telinga sebagian besar masyarakat. Akan tetapi, apabila direalisasikan, konsep itu akan banyak bermanfaat. Para anggota DPD bersatu mengadakan Workshop Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (PPKIH) dengan tema “Merumuskan Supporting System untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas DPD”. Law Centre, salah satu istilah yang muncul, mendapat perhatian dari…
Kehadiran lima orang enumerator dan satu peneliti tamu di PSHK menimbulkan gagasan untuk mengadakan pelatihan bahasa Indonesia. Maka itu, PSHK ikut ambil andil berkontribusi dalam pemberian pelatihan bahasa Indonesia. Pada Senin, 10 Juni 2013, Amalia Puri Handayani memberikan gambaran umum akan bahasa Indonesia dengan membaginya menjadi tiga bagian, yaitu ejaan, kalimat, dan paragraf. Seminggu sebelum…
Saat ini, dunia menghadapi tren penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Laporan CIVICUS pada 2021 menyatakan 43,4% orang tinggal di negara yang ruang sipilnya berada dalam represi negara; sebaliknya, hanya 3,1% populasi dunia yang hidup dalam ruang sipil terbuka. Selain itu, Freedom House dalam laporannya menyoroti terus menurunnya kualitas pelindungan hak-hak sipil dan politik di dunia.…
DPR resmi membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 melalui Rapat Paripurna 5 Maret 2024. Masa Persidangan IV ini akan diselenggarakan dalam satu bulan ke depan, sampai 4 April 2024. Setelahnya DPR akan kembali menjalani masa reses sampai 13 Mei 2024. Masa persidangan ini menjadi lebih dinamis karena menjadi masa persidangan yang pertama setelah pemungutan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan peluncuran policy paper dan diskusi bertajuk “Reformasi Kerangka Hukum untuk Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil Indonesia” pada Rabu (21/2/2024) di kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dalam policy paper tersebut, PSHK menganalisis kerangka hukum dan implementasi hukum yang menjadi pemicu mundurnya demokrasi dan membuat posisi…
Sepanjang 2023, DPR dan Presiden hanya berhasil mengesahkan 6 dari 39 RUU Prioritas. Dari jumlah tersebut, 27 RUU diketahui tanpa perkembangan dan 10 RUU masih dalam pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Capaian yang rendah pada 2023 juga tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), sepanjang 2020…
Ruang gerak masyarakat sipil dalam beberapa tahun terakhir mengalami penyempitan. Salah satu tanda penyempitan tersebut adalah maraknya berbagai serangan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM). Sepanjang Januari-Mei 2023, Amnesty International Indonesia mencatat adanya 127 serangan terhadap pembela HAM. Beberapa penyerangan tersebut diduga melibatkan aktor negara seperti tentara, polisi, dan pejabat pemerintah pusat dan daerah. Menurut…