Pada Kamis, 29 Agustus 2013, Ronald Rofiandri mewakili PSHK hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai topik yang masih hangat dibicarakan, yaitu Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang sekarang menjadi UU No. 17 Tahun 2013. Acara itu diselenggarakan oleh The Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta. Pembicara dalam FGD itu adalah Deding Ishak…
Capaian penting dari kegiatan launching ini adalah adanya pengakuan atas karya yang dihasilkan oleh PSHK. Pengakuan itu setidaknya bisa dilihat dari hadirnya pihak dari DPR dan Pemerintah.
Revisi manual pelatihan hakim PHI ini merupakan program lanjutan dari program pembuatan manual hakim PHI sebelumnya, yang terselenggara pada tahun 2011. Manual Pelatihan ini akan digunakan bagi hakim-hakim PHI di seluruh Indonesia. Target dari kegiatan ini adalah untuk menyusun sebuah pendekatan belajar bagi hakim PHI yang sistematis dan terpadu, yang selama ini pelatihan hakim PHI…
Dilatarbelakangi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dimana aturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi karena harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Selang tiga tahun setelah putusan MK lahirlah Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang…
Program ini merupakan program berseri yang dilasankakan antara GIZ dengan PSHK. Tujuan program ini adalah untuk mencari pilihan hukum yang tersedia bagi unit pemerintah (SMK Negeri) untuk mendapatkan pengelolaan mandiri terhadap pelaksanaan Unit Produksi. Salah satu pembelajaran yang di dapat ialah kegiatan ini memberikan pengelaman dan penetahuan bagi peneliti terhadap hukum keuangan negara dan daerah…
Perkembangan regulasi terkait advokat asing. Apabila ditelaah dari sisi historis, keberadaan advokat asing sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan. Para advokat Belanda pada saat itu bersanding dengan advokat pribumi dan advokat keturunan Tionghoa. Salah satu bukti sejarah yang tercatat adalah ketika Mr. Loekman Wiradinata dipercaya…
Pada 18 Desember 1984, Sidang Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 39/46. Resolusi tersebut berupa konvensi yang diberi nama “The United Nation Convention Against Torture and the Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”. Konvensi yang mulai berlaku pada 26 Juni 1987 ini juga dikenal dengan nama Convention Against Torture (CAT). Hari berlakunya konvensi…
Jakarta, Kompas – Ancaman Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 sekaligus bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki Badan Anggaran DPR. Pembenahan itu menyasar pada aspek tugas dan wewenang, mekanisme kerja, serta personel yang ditempatkan di Badan Anggaran DPR. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri,…
Eryanto Nugroho sebagai Direktur Eksekutif PSHK menjadi pembicara talk show di MNC Syari’ah. Kali itu, tema talk show yang diangkat adalah “Pro-Kontra RUU Ormas”. Ikut menjadi pembicara, hadir pula Andar Nubowo sebagai peneliti Institut Kebajikan Publik. Dalam penjelasannya, Eryanto Nugroho mengatakan RUU Ormas merupakan agenda lama negosiasi capaian reformasi. Ormas anarkis sengaja dibiarkan dalam rangka…