Desakan agar sidang Judicial Review di Mahkamah Agung (MA) dilakukan terbuka kembali muncul. Kali ini desakan datang dari beberapa pekerja yang sedang mengajukan Judicial Review Perda Propinsi Jawa Barat No. 6/2014 tentang Ketenagakerjaan. Tak puas dengan prosedur Judicial Review di MA. Mereka mengajukan Judicial Review UU MA ke Mahkamah Konstitusi (MK). Inti tuntutan mereka agar…
Pada Kamis, 21 Mei 2015, PSHK menerima tamu dari University of Washington School of Law (Seattle, Amerika Serikat) dan Herat University Law & Political Science Faculty (Herat, Afghanistan). Kunjungan mereka itu dalam rangka mengenal lebih dekat PSHK sebagai organisasi penelitian dan advokasi serta mendapatkan informasi mengenai Indonesia Jentera School of Law (IJSL). University of Washington…
Agenda FGD tersebut dilakukan sebagai upaya dalam penyusunan standar nasional manajemen tilang di lingkup pengadilan negeri.
Salah satu temuan yang menarik adalah di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sudah memiliki inovasi call center yang dapat memberikan informasi mengenai sidang tilang.
Panitia menggabungkan konsep debat dengan tanya-jawab dalam acara debat ini. Pada sesi tanya-jawab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie yang menjadi salah seorang panelis menanyakan perihal keterlibatan para kandidat dalam partai politik.
“Bukan hanya dari ahli sebetulnya, tapi dari pemohon dan termohon itu hakim juga perlu menggali keterangannya. Jadi tidak hanya mengandalkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Pemohon ataupun Termohon”, papar Sholikin.
“Pelimpahan kasus Budi Gunawan oleh Kejakgung kepada Bareskrim Polri memunculkan dugaan bahwa hal itu sudah didesain dari awal untuk menghentikan kasus itu,”
“Pelimpahan kasus BG ke kepolisian sarat dengan konflik kepentingan. Dengan dilimpahkannya kasus BG dari KPK kepada Kejaksaan lalu Kepolisian, maka keberlanjutan pengusutan kasus tersebut semakin diragukan,”
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, menilai keputusan Kejaksaan melimpahkan kasus itu ke Bareskrim karena lembaga tersebut tidak berani menangani sendiri kasus ini. “Itu menunjukkan Kejaksaan tidak bernyali,” kata dia.