Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berkolaborasi dengan 10 komunitas orang muda menyelenggarakan Forum Multipihak dengan tajuk, “Menjawab Partisipasi Orang Muda dalam Pemerintahan Baru” pada Kamis (27/2/2025) di Ke:Kini Ruang Bersama. Forum ini menjadi ruang dialog antara generasi muda dengan penyelenggara negara dalam upaya memperkuat demokrasi, melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), dan merumuskan kebijakan…
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal realisasi pembentukan Badan Legislasi Nasional dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR, 11 Februari 2025. Lembaga baru tersebut diharapkan menjadi mitra Badan Legislasi DPR dalam pembentukan rancangan undang-undang. Gagasan mendirikan badan khusus untuk mengelola proses legislasi bukan hal baru. Pada awal…
Komisi III DPR RI akan segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada masa sidang ke-II yang berakhir pada 21 Maret 2025. RUU KUHAP merupakan hukum pidana formal yang mengatur mengenai cara melaksanakan hukum pidana materil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Menurut Deputi Direktur Eksekutif PSHK Fajri Nursyamsi,…
Di penghujung pemerintahannya, Joko “Jokowi” Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mengenai aturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan. PP No. 28 Tahun 2024 secara resmi menggantikan 31 peraturan pelaksana lain pada sektor kesehatan. Salah satu bagian yang perlu disoroti dalam PP Kesehatan terbaru adalah soal ketentuan pengendalian tembakau. Pasalnya, terdapat sejumlah ketentuan anyar…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat ada tiga hal yang perlu disoroti dalam 100 hari pemerintahan Prabowo dan Gibran, khususnya dalam bidang legislasi dan kebebasan sipil (civic space). Tak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih mewarisi sejumlah catatan legislasi dan kebebasan sipil dari pemerintahan era Joko Widodo. Pada waktu yang sama, tindakan perbaikan…
Keberlanjutan OMS di Indonesia menghadapi tantangan karena menurunnya dukungan donor dan menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil dan demokrasi. Sponsor fiskal dapat menjadi alternatif pendanaan yang dapat memfasilitasi organisasi dan/atau komunitas yang tidak berbadan hukum dengan lembaga-lembaga yang memiliki sumber daya finansial yang stabil sebagai lembaga perantara, seperti yang sukses diterapkan di Amerika Serikat. Di Indonesia,…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) DPR berencana mulai menyiapkan RUU kepemiluan pada masa sidang pertama di tahun 2025, yang akan mulai diselenggarakan pada 21 Januari 2025. Beredar kabar bahwa RUU kepemiluan akan dibuat dengan metode omnibus. Rencana itu perlu dikritisi karena metode omnibus bukan tanpa catatan, bahkan produk UU omnibus sudah ada…
Koalisi Digital Democracy Resilience Network (DDRN) melaksanakan Media & Public Discussion dalam rangka merilis penelitian “Regulasi Ujaran Kebencian: Studi Komparatif Indonesia dan Thailand dalam Konteks Pemilihan Umum” dan Kick Off Indonesia School on Internet Governance (IDSIG) Fellowship 2025. Acara yang dilaksanakan pada Senin (16/12/2024) mengangkat tema “Fostering Multi Stakeholders Efforts in Human Rights Based Indonesia…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meluncurkan catatan legislasi 2020-2024 dalam Seri Diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) bertajuk “Peluasan Kekuasaan, Penyempitan Keterlibatan” di kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta, Jumat (20/12) lalu. Peneliti PSHK Bugivia Maharani mengawali paparan dengan temuan kuantitatif terkait capaian legislasi DPR sepanjang periode 2020-2024. Dari total 255 RUU yang…