Ruang Kebebasan Sipil dalam Belenggu Pasal-Pasal Karet

Perkara pengujian undang-undang a quo mempersoalkan keberlakuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (UU Peraturan Hukum Pidana), Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana…

Tolak RUU POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang Menjadikan POLRI Lembaga “Superbody”, dan Gagal Mendesain Perbaikan Fundamental

  Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian (Reform For Police) Rapat Paripurna DPR RI resmi menjadikan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“RUU Polri”) sebagai usul inisiatif DPR, pada Selasa (28/5). Berdasarkan rancangan (draft) yang kami terima, RUU Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal…

Mahkamah Agung “Melegalkan” Dinasti Politik Jokowi-Prabowo

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan ketentuan baru tentang persyaratan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketentuan ini berpotensi menguntungkan dinasti Presiden Joko Widodo. Melalui putusan uji materi Nomor 23 P/HUM/2024, usia seorang individu untuk menjabat kepala daerah dihitung pada tahapan pelantikan, bukan pada tahapan pendaftaran pasangan calon. Itu mengubah pemaknaan atas bunyi Pasal 4…

Stop Upaya Melumpuhkan Mahkamah Konstitusi

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR dan Presiden kembali berupaya melumpuhkan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Perubahan Keempat UU MK) dalam Pembicaraan Tingkat I pada Senin, 13 Mei 2024. Pembahasan selanjutnya akan masuk ke Pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna. Perubahan Keempat UU…

Menanti Keterangan Para Menteri dalam Sidang PHPU Pilpres di MK

DALAM persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Pilpres tanggal 1 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil langkah progresif dengan mengagendakan pemanggilan terhadap beberapa menteri yang memiliki keterkaitan penting terhadap suatu yang dipersoalkan dalam persidangan PHPU untuk didengar keterangannya pada persidangan hari Jumat, 5 April 2024. Adapun menteri yang dipanggil oleh MK adalah Menteri…

Perselisihan Hasil Pemilu: Menanti Pembuktian Kembalinya Kredibilitas MK

PEMILIHAN umum 2024 sudah menuju ke akhir perjalanan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Rabu (20/3/2024). Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak di Pilpres. Adapun untuk Pileg, PDI-P menjadi partai peraih suara terbanyak, disusul Golkar di posisi kedua, dan Gerindra di posisi ketiga. Setelah tahap…

Perkuat Ruang Gerak Masyarakat Sipil, PSHK Segera Terbitkan 25 Tahun Merawat Kebebasan

Saat ini, dunia menghadapi tren penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Laporan CIVICUS pada 2021 menyatakan 43,4% orang tinggal di negara yang ruang sipilnya berada dalam represi negara; sebaliknya, hanya 3,1% populasi dunia yang hidup dalam ruang sipil terbuka. Selain itu, Freedom House dalam laporannya menyoroti terus menurunnya kualitas pelindungan hak-hak sipil dan politik di dunia.…

Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta: Jangan Mereduksi Demokrasi dan Tak Perlu Terburu-Buru

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR RI tengah melakukan pembahasan terhadap RUU Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai konsekuensi dari disahkannya UU Ibu Kota Negara (UU IKN) yang memindahkan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser. Pada pembukaan masa persidangan IV 2023-2024 tanggal 5 Maret 2024, Badan…