Refleksi dan Penataan Penyelenggara Pemilu Menuju Pemilu Serentak 2024

Aktivitas

Pemilu 2019 menyisakan berbagai persoalan seperti beban kerja penyelenggara Pemilu adhoc yang begitu berat, adanya proses seleksi penyelenggara Pemilu yang tidak serentak, sampai dengan persoalan keterwakilan perempuan di penyelenggara Pemilu. Padahal, penyelenggara Pemilu merupakan aktor yang sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dapat terlaksana dengan baik dan berintegritas. Di sisi lain, penyelenggara Pemilu juga harus…

Catatan Kritis Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Menuju Pemilu Serentak 2024

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) kembali menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun mengenai Pemilu bertajuk “Catatan Kritis Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Menuju Pemilu Serentak 2024” pada Jumat (18/11/2022) secara daring. Kegiatan ini melibatkan delapan perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan akademisi yang selama ini mendorong dan membantu pembentuk UU dan penyelenggara Pemilu dalam…

DPR Gagal Memahami Partisipasi Publik Bermakna dalam Penyusunan RKUHP

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Pada Senin, 14 November 2022, Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyampaikan masukan terhadap draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diserahkan pemerintah kepada DPR. Masukan itu diberikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diadakan Komisi III DPR RI. Publik patut menyayangkan respons…

Produsen Pengetahuan Perlu Mendorong Iptekin yang Inklusif dan Berkelanjutan

Aktivitas

Dalam menjalankan aktivitas riset dan inovasi, produsen pengetahuan seperti perguruan tinggi, lembaga negara, lembaga riset swasta, atau media, perlu berupaya untuk melibatkan dan menghasilkan pengetahuan yang dapat dinikmati oleh banyak pihak, termasuk kelompok rentan. Riset dan inovasi juga dinilai belum mempunyai arah yang jelas dan hanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Program Pendanaan Riset…

Komisi Nasional Disabiitas Perlu Saling Mendukung dengan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas

Aktivitas

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) melalui perjalanan yang cukup panjang. KND merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), ketentuan pembentukannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Setelah melalui proses seleksi, Presiden kemudian resmi melantik tujuh anggota KND pada 1 Desember 2021 lalu.…

Puncak Acara Civil 20: Sub-Pokja Civic Space Mendesak Para Pemimpin G20 Untuk Tidak Melupakan Pembahasan Penyusutan Ruang Sipil Global

C20, News C20

Sub-Kelompok Kerja (Sub-Pokja) Civic Space mendesak para pemimpin negara G20 untuk melindungi dan memperluas ruang gerak masyarakat sipil, dalam Puncak Forum C20 (Civil 20) pada 5-7 Oktober 2022, di Nusa Dua, Bali. Inisiatif itu perlu dirintis dengan memastikan bahwa isu ruang gerak masyarakat sipil turut dibahas serius dalam forum G20 ke depan. Sebelumnya, Sub-Pokja Civic…

Jangan tunggu viral dulu: pentingnya portal e-participation untuk gandeng warga dalam kebijakan publik

Blog

Minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan terus menjadi masalah di Indonesia. Luasnya wilayah, jarak, akses, dan jumlah penduduk turut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menggandeng partisipasi publik. Tersumbatnya kanal partisipasi formal kemudian mendorong publik menyalurkan aspirasi lewat medsos – atau terkadang istilahnya “viral-based policy” – demi mendesak respons dari pemerintah. Kita melihat ini, misalnya, pada…

Resiliensi “Civic Space” dan Pengalaman Masyarakat Sipil Bali

Aktivitas, C20, News C20

Sub-Pokja C20 untuk Ruang Gerak Masyarakat Sipil atau C20 Civic Space Sub-Working Group menyelenggarakan “Lokakarya Resiliensi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Civic Space: Pengalaman Bali” pada 3-4 Oktober 2022 di Sanur, Bali. Kegiatan ini melibatkan 19 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) dan universitas di Bali untuk berbagi pengalaman mengenai pelindungan dan perluasan ruang gerak…