Soal Wacana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Aspek Hukumnya?

PSHK dalam Berita

Dari tiga opsi pemindahan ibu kota yang dapat dipilih pemerintah. Masing-masing punya implikasi secara hukum yang wajib diperhatikan sejak awal prosesnya. Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain lagi-lagi mengemuka. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengkaji rencana pemindahan tersebut secara intensif. Peneliti bidang Hukum Ekonomi…

Soal Wacana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Aspek Hukumnya?

Berita, PSHK dalam Berita

Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain lagi-lagi mengemuka. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengkaji rencana pemindahan tersebut secara intensif. Peneliti bidang Hukum Ekonomi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Muhammad Faiz Aziz, berpendapat bahwa pemerintah mesti mengkaji serta memperhatikan sejumlah aspek, salah…

PSHK dan Yayasan AHP Tanda Tangani Nota Kesepahaman Dukungan Organisasi Penelitian Hukum

Aktivitas

Pada Rabu, 23 Mei 2017, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (Yayasan AHP), sebuah yayasan yang didirikan oleh para lawyer firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerja sama pemberian dukungan pengembangan organisasi bagi PSHK. Penandatanganan MoU dilakukan oleh…

PSHK dan Yayasan AHP Teken MoU Penelitian Hukum

Berita, PSHK dalam Berita

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (Yayasan AHP), sebuah yayasan yang didirikan oleh para lawyer firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerja sama pemberian dukungan pengembangan organisasi bagi PSHK. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Yayasan AHP, Ahmad Maulana…

Membandingkan Hukum dalam Sixth Annual YCC Global Conference 2017

Aktivitas, Berita

Universitas Koc menjadi tempat konferensi tahunan bertajuk Sixth Annual YCC Global Conference yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Perbandingan Hukum Amerika (American Society of Comparative Law). Lebih dari seratus peserta hadir dalam konferensi yang diadakan pada 27—29 April 2017. Setelah melalui tahapan seleksi abstrak, tiga orang peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) hadir untuk mempresentasikan…

Mengacaukan proses penegakan hukum

Blog

Disahkannya penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4), sangat kontroversial. Bukan hanya karena keributan yang terjadi lantaran keputusan tidak diambil secara demokratis. Akan tetapi, secara substansi penggunaan hak angket ini juga terlihat sangat diwarnai kepentingan DPR untuk melindungi anggota-anggotanya dari jerat hukum. Hak angket ini dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…

Pengamat: Ganggu Penyidik KPK Bentuk Menghalangi Proses Hukum

Berita, PSHK dalam Berita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berpendapat, insiden penyiraman air keras terhadap Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan adalah perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Menurutnya, itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Setiap usaha mengganggu penyidik KPK adalah bentuk obstruction of justice (perbuatan menghalangi proses…

Teror Dinilai Sebagai Upaya Mengganggu Proses Hukum

Berita, PSHK dalam Berita

Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Hukum Pidana dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai, penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan sebagai upaya mengganggu proses hukum. Insiden ini menunjukan adanya perlawanan terhadap agenda pemberantasan korupsi “KPK dan Kepolisian perlu selidiki potensi kaitan antara teror terhadap Novel dengan upaya obstruction of justice sesuai dengan…

Ahli Hukum Tata Negara: MK Perketat Aturan Etik dan Seleksi Hakim

Berita, PSHK dalam Berita

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyarankan Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat aturan etik dan sistem seleksi calon hakimnya. Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan publik pada MK, yang dinilai kerap tersandung isu negatif. Meski sudah ada dua hakim konstitusi yang terjerat kasus suap, MK dinilai hanya bisa memperkuat institusi secara internal. Pengawasan eksternal,…