Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Presiden Harus Evaluasi Aparat, Bukan Salahkan Rakyat Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas demonstran yang bertindak “anarkis”, yang disampaikan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (30/8), merupakan respons yang tidak sensitif dengan situasi yang terjadi saat ini. Presiden seharusnya melakukan evaluasi atas tindakan aparat keamanan…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jentera Tindakan represif dan brutalisme aparat kepolisian selama aksi demonstrasi pada 25 hingga 28 Agustus 2025 merupakan bentuk penghalang-halangan terhadap ruang berpendapat masyarakat di muka umum. Padahal, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tersebut merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melakukan pemilihan hakim konstitusi tanpa transparansi dan partisipasi publik. Pada Rabu, 20 Agustus 2025, DPR melakukan fit and proper test terhadap calon tunggal hakim konstitusi dan langsung menyetujui calon yang bersangkutan sebagai hakim konstitusi. Calon terpilih adalah Ketua Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan GembiraFest 2025 pada Sabtu, 16 Agustus 2025, di Lokananta Bloc, Surakarta, Jawa Tengah. Festival yang rutin diselenggarakan PSHK sejak 2023 ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di luar kota Jakarta. GembiraFest, atau Festival Generasi Muda Berani Bersuara merupakan inisiatif PSHK untuk mengajak orang muda membincangkan isu-isu kebebasan sipil.…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menggelar diskusi publik bertajuk “Strengthening the Southeast Asian Network to Promote Human Rights and Expansion of Civic Space” pada Jumat (25/07/2025). Diskusi ini bertujuan mendorong kolaborasi sekaligus memperkuat wacana mengenai kondisi ruang sipil yang semakin terancam di berbagai negara Asia Tenggara. Diskusi dibuka oleh Alviani Sabillah, peneliti PSHK, yang…
Revisi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimulai oleh DPR sejak awal 2025 seharusnya bisa mendorong pembaruan aturan yang lebih menghormati hak asasi manusia (HAM). Namun, berdasarkan draf dan fokus pembahasan saat ini, agenda pembaruan justru masih angan-angan belaka. KUHAP adalah payung hukum yang mengatur seluruh prosedur sistem peradilan pidana di Indonesia. Tak hanya…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Capacity Building bertajuk “Resiliensi Masyarakat Sipil dalam Penyempitan Ruang Gerak Masyarakat Sipil” bagi organisasi/komunitas orang muda yang bergerak pada sektor perubahan sosial di Kota Surakarta pada 11-13 Juli 2025. Kegiatan ini melibatkan 16 perwakilan dari organisasi/komunitas orang muda dari berbagai latar belakang isu untuk berbagi pengalaman dan…
Deputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi memberikan keterangan ahli untuk Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi pada Senin (14/7/2025). Proses pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dinilai cacat secara formil karena melanggar sejumlah prosedur tanpa…
Ruang gerak masyarakat sipil (civic space) tak hanya terbentuk di ruang fisik semata, tetapi dalam perkembangannya, juga meluas ke ruang digital. Ruang digital menjadi wadah bagi masyarakat sipil untuk dapat berpartisipasi mengekspresikan kebebasan sipil dan politik dalam tatanan masyarakat demokratis. Peluasan ini berdampak pada perlunya negara memberikan jaminan pemenuhan, penghormatan, dan pelindungan atas hak digital…