TEMPO.CO, Jakarta – Ahli hukum tata negara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti mempertanyakan adanya pembatasan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Sebab, menurut dia, jabatan pimpinan dewan adalah jabatan politik. “DPD adalah lembaga politik dan jabatan pimpinan DPD bukan jabatan karier seperti di kampus,” kata Bivitri dalam diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta,…
Negosiasi dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan penyesuaian kontrak karya Freeport tahun 1991 dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) tahun 2009 memasuki babak baru. Setelah lebih kurang tujuh tahun pemerintah berusaha melakukan renegosiasi dengan Freeport, akhirnya negosiasi mengalami kebuntuan yang ditunjukkan dengan konferensi pers Freeport baru-baru ini. Pada 2010, pemerintah mulai melakukan renegosiasi dengan beberapa…
Tulisan ini saya buat untuk merespon diskusi yang terjadi antara saya dan beberapa teman terkait dengan pembubaran KKR di Bandung beberapa saat lalu. Beberapa teman sepakat dengan PAS, menganggap bahwa pembubaran KKR memiliki dasar pembenar yang kuat, karena dianggap melanggar ketentuan peraturan bersama menteri agama dan dalam negeri tahun 2006, khususnya Pasal 18 tentang izin…
Reformasi Tilang Demi Meningkatkan Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan wacana reformasi hukum dengan fokus pada pemberantasan pungutan liar (Pungli) sebagai tahapan awal. Hal ini baik meskipun tidak cukup hanya sampai disini. Pemberantasan Pungli hanya bagian kecil saja dari keseluruhan reformasi hukum yang kompleks. Salah satu fokus penting dan masih dalam koridor…
Pada 29 Agustus—16 September 2016, Rizky Argama—peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia—mengikuti pelatihan hukum bidang pengendalian tembakau di Melbourne, Australia. Pelatihan itu diselenggarakan oleh McCabe Centre for Law and Cancer dan diikuti oleh 18 orang peserta yang mewakili 12 negara. Melalui pelatihan tersebut, Gama menceritakan, peserta dibekali pengetahuan mengenai kaitan hukum dan kebijakan…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting menilai bahwa wacana tentang biaya sosial bagi terpidana korupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR. Sebab, wacana tersebut bisa menjadi langkah konkret dalam menindak korupsi. Selain itu, kata Miko, hingga kini belum ada aturan yang ada selama ini…
Eksekusi hukuman mati gelombang ketiga terhadap para terpidana kasus narkoba segera dilangsungkan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kejaksaan Agung dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sudah sibuk menyiapkan pelaksanaanya. Di Jakarta, kedutaan besar yang warganya akan ikut ditembak mati juga telah menerima pemberitahuan. (Koran Tempo, 26 Juli 2016) Pelaksanaan eksekusi…
