Penguatan Kerangka Hukum Efek Syariah Melalui Revisi Undang-Undang Pasar Modal

Keuangan atau pasar modal syariah merupakan diantara ujung tombak perekonomian yang berkembang pesat selama dua dekade terakhir di Indonesia. Pertama kali muncul pada 1991 melalui kehadiran Bank Muamalat yang diikuti oleh munculnya produk reksa dana syariah pada tahun 1997 oleh PT Danareksa Investment Management, keuangan atau pasar modal syariah menjadi andalan sektor jasa keuangan disamping…

DPR: Revisi UU LLAJ Beri Kepastian Hukum GoJek

Jakarta, HanTer – Wakil Ketua Komisi V DPR,Yudi Widiana Adia menyambut baik rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang U No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sebab, katanya, revisi UU LLAJ ini untuk memberikan kepastian hukum bagi gojek, grabbike dan transportasi umum berbasis aplikasi lainnya. “Ada kekosongan aturan soal goJek, grabbike dan kendaraan umum…

Pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Surat Menteri Perhubungan Mengenai Transportasi Berbasis Aplikasi

“Pemerintah Harus Perkuat Kerangka Hukum Ekonomi Kreatif”   Munculnya surat yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada Kapolri perihal kendaraan pribadi (sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang) yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut bayaran telah menimbulkan polemik.   Meskipun surat itu telah dicabut setelah adanya desakan masyarakat, persoalan belum sepenuhnya selesai.…

PSHK Dorong Penegak Hukum Tangani Kasus Setnov

Institusi penegak hukum dapat bergerak tanpa menunggu hasil proses etik di MKD Persidangan tertutup dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto atau lebih dikenal ‘papa minta saham’  mendapat penilaian negatif. Soalnya harapan publik agar persidangan dapat terbuka ternyata kandas. Persidangan tertutup MKD itu dinilai meragukan.…

MKD Dinilai Meragukan, Kasus Novanto Harus Dituntaskan Lewat Proses Hukum

Jakarta – Pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto dianggap tidak transparan dan cenderung penuh dengan kepentingan politik kerena dilakukan secara tertutup. Kasus Novanto didesak untuk diusut tuntas secara hukum tanpa menunggu proses MKD selesai. “Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR-RI Setya Novanto sejak awal sudah beririsan dengan dugaan pelanggaran hukum.…

Ragukan Sidang MKD, Aparat Hukum Didesak Usut Kasus Novanto

Jakarta, CNN Indonesia — Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meragukan sidang etik yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terutama setelah pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto berlangsung tertutup kemarin, Senin (7/12). PSHK meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut perkara yang diduga menyeret Novanto tersebut. Peneliti PSHK Miko Ginting mengatakan, langkah Kejaksaan Agung memulai…

Konferensi Pers Pembukaan Program Strata Satu Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Pada Selasa, 7 Juli 2015, PSHK dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Jentera) mengadakan konferensi pers Pembukaan Program Strata Satu Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Berlokasi di kampus Jentera, acara itu dimoderatori oleh Eryanto Nugroho sebagai Direktur Eksekutif PSHK dan juga staf pengajar Jentera. Arief T. Surowidjojo selaku dewan pembina YSHK dan pendiri IJSL memberikan…

Kunjungan Fakultas Hukum University of Washington, Amerika Serikat Dan Herat University, Afganistan, ke Kantor PSHK

Pada Kamis, 21 Mei 2015, PSHK menerima tamu dari University of Washington School of Law (Seattle, Amerika Serikat) dan Herat University Law & Political Science Faculty (Herat, Afghanistan). Kunjungan mereka itu dalam rangka mengenal lebih dekat PSHK sebagai organisasi penelitian dan advokasi serta mendapatkan informasi mengenai Indonesia Jentera School of Law (IJSL). University of Washington…