INDOPOS.CO.ID – Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain, regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja. Begitu pula kualitas institusi yang masih rendah terutama…
WE Online, Jakarta – Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih…
Pada 13 Februari 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di Lantai 3 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Terdapat dua tujuan dari audiensi yang dilakukan oleh KKB, yaitu 1) Penyampaian Draf Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan versi masyarakat sipil dan 2)…
Dalam penyusunan sebuah peraturan, naskah akademik sangat penting sebagai penguat argumentasi mengapa kita perlu diatur oleh sebuah undang. Meski begitu, penggunaan data dalam Naskah Akademik masih sangat minim. Selama rentang waktu 2016-2017, kurang dari 10 (sepuluh) RUU yang menggunakan data sebagai dasar argumentasinya dalam Naskah Akademik. Hal tersebut diungkapkan oleh Peneliti Pusat Studi Hukum dan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional bertajuk Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Kegiatan itu dilaksanakan pada Rabu, 13 Februari 2019, di Hotel Aryaduta Jakarta. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka menyebarluaskan gagasan reformasi regulasi, terutama dalam aspek kelembagaan, sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pihak. Ketua…
Reformasi regulasi menjadi pembahasan luas beberapa bulan terakhir. Momentum pemilihan Presiden dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menjadi pemicu, selain juga kebutuhan yang riil dilapangan. Reformasi regulasi menjadi komitmen Pemerintah untuk merealisasikannya, dan hasilnya sangat ditunggu oleh masyarakat pada umumnya, dan juga dunia usaha pada khususnya. Berbagai tantangan dihadapi dalam sistem…
Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak (“overregulasi”) telah menghambat perkembangan bisnis dan investasi di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara media briefing bertema reformasi regulasi di Jakarta, Rabu (6/2) lalu. Bambang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal kemudahan berusaha sering terkendala…
Jakarta, Gatra.com – Reformasi regulasi menjadi agenda penting yang harus segera dilalukan agar tidak terjadi inefisiensi dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini menjadi perhatian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, kepastian hukum terkait regulasi di Indonesia sangat diperlukan saat ini agar pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor bisa nyaman berinvestasi…
Pedoman ini disusun untuk membantu penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset di pasar modal, khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Diharapkan kedepan, penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang yang melibatkan media maupun instrumen/produk pasar modal menjadi lebih optimal. Dari sisi sektor pasar modal, penegakan hukum yang adil dan tegas…