Ketika proses perubahan Undang-Undang Dasar berlangsung, Erni mencoba berkontribusi melalui penelitiannya tentang konsep parlemen bikameral. Penelitian itu meninggalkan kesan mendalam karena banyak dasar ilmu pengetahuan yang dibongkar, misalnya terkait pemerintahan dan perwakilan di Indonesia. Pengalaman itu mengarahkannya untuk mengkhususkan diri di bidang legislasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Ketertarikan Erni pada bidang legislasi telah menelurkan dua…
PhD candidate, University of Washington School of Law, Seattle, USA (September 2008-present) Master of Laws (LL.M.), Law in Development – University of Warwick,United Kingdom (2003) Sarjana Hukum – Universitas Indonesia (1999) Bivitri Susanti merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Ia pernah menjadi menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada…
Catatan ini memuat kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2013. Sebagaimana diketahui bahwa 2013 adalah satu tahun menjelang pemilihan umum. Fenomena yang kami tangkap, pada momentum yang sama sebelumnya, yaitu pada 2008, menunjukkan bahwa DPR sudah bersiap-siap untuk dalam menghadapi momentum politik tersebut. Maka itu, penilaian kinerja legislasi DPR 2013 menjadi begitu penting. Pola…
Penelitian ini merupakan sebuah langkah untuk dapat melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pengadilan yang mereka dapatkan. Baseline Survey merupakan penelitian kerja sama antara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Australia Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ) dalam bentuk survei terhadap kepuasan pengguna pengadilan, khususnya di aspek pelayanan. Aspek pelayanan itu lalu…
PENGELOLAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS merupakan tantangan yang kompleks bagi pengadilan. Setiap tahun, perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara terbanyak dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan. Gambaran kuantitas itu turut menggambarkan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas merupakan ruang interaksi yang paling besar yang terjadi antara masyarakat dan pengadilan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia…
Gugatan sederhana merupakan penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata yang sederhana dan bernilai kecil. Di negara lain, gugatan sederhana biasa dikenal dengan istilah small claims court atau small claims settlement. Di Indonesia, gugatan sederhana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan sejak 7…
Peneliti kami, Muhammad Faiz Aziz, menjadi narasumber dalam diskusi Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Rabu (25/4). Dalam pemaparannya, Muhammad Faiz Aziz menyampaikan bahwa implementasi deregulasi di Indonesia sudah ada sejak era Orde Baru, yaitu deregulasi pada tahun 1983 (Penghapusan pagu kredit, suku bunga bebas, dan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Department of Home Affairs Australia, dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal, Selasa (3/7), di Jakarta.…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Meridian Institute, Hukumonline.com, Yayasan Barunastra, dan SeventyThre, dengan dukungan dari David and Lucile Packard Foundation melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan konfirmasi dan validasi atas hasil kajian sementara dari Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions, Kamis (9/8), di Jakarta. FGD ini dihadiri…