Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, menilai keputusan Kejaksaan melimpahkan kasus itu ke Bareskrim karena lembaga tersebut tidak berani menangani sendiri kasus ini. “Itu menunjukkan Kejaksaan tidak bernyali,” kata dia.
“Presiden Joko Widodo bertanggungjawab terhadap pembenahan dan reformasi kepolisian. Reformasi Kepolisian akan berhasil dengan dimulai dari memilih pimpinan yang tidak diragukan integritasnya,”
Presiden membatalkan perpres namun tak berarti subsidi mobil pribadi anggota DPR akan dibatalkan. Jokowi dikecam pula karena tandatangani dokumen tanpa tahu isinya, yang dianggap bukti kesemerawutan administrasi istana
Walaupun Presiden Joko Widodo telah membatalkan perpres subsidi mobil pribadi anggota DPR, sebagian masyarakat mengecam praktek administrasi istana yang dianggap amburadul, karena Presiden menandatangani dokumen tanpa memahami isinya.
“Dengan dilimpahkannya kasus BG ke Bareskrim, kelanjutan pengusutan kasus tersebut akan semakin diragukan,” kata Miko.
Presiden Joko Widodo juga sepatutnya tidak mengangkat Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Wakapolri maupun jabatan-jabatan lainnya. Pengangkatan Komjen (Pol) Budi Gunawan yang proses hukumnya masih berjalan untuk menduduki jabatan publik bertentangan dengan moralitas hukum.
“Ini pentingnya masyarakat sipil bergabung untuk bicarakan prinsip bersama yang akan menyatukan kita tentang HAM dan demokrasi,”
Untuk masuk dalam level daerah, Kemensos mengalami kesulitan. Kondisi itu menjadikan kebijakan Menteri Sosial tidak selalu dapat berjalan dengan maksimal.
“Jokowi harus turun tangan dengan cara membatalkan pencalonan Budi Gunawan dan menghentikan kriminalisasi yang terjadi terhadap KPK,”