Hukum Acara Konstitusi Sudah Harus Dievaluasi

Mahkamah Konstitusi telah berusia 13 tahun. Selama itu pula dinamika pelaksanaan kewenangan dan tugas MK terus berjalan, termasuk segala perkembangan yang mendapat apresiasi maupun kritik dari berbagai pihak. Berlatarbelakang hal itu, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) menyelenggarakan Lokakarya Nasional yang berjudul “Evaluasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Rangka…

Siaran Pers Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) atas Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016

3 PRIORITAS DPR PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2015-2016 Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016, DPR dihadapkan pada tiga prioritas agenda. Ketiga prioritas itu, yakni evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016, tindak lanjut temuan BPK, dan tindak lanjut usul pemberhentian Wakil Ketua DPR yang diajukan oleh Fraksi PKS. EVALUASI PROLEGNAS PRIORITAS 2016…

Perppu untuk Hukuman Kebiri Dinilai Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai, hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual bukan pilihan yang tepat. Selain dinilai melanggar hak asasi manusia, pengaturan sanksi melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai tak sesuai dengan prinsip demokrasi. “Perppu yang akan mengatur tentang sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual…

Kasus JIS: Cedera Proses Hukum

“Kebenaran akan terungkap,” Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membuka pembicaraannya dengan mengutip petuah anonim. Ada beberapa cedera hak asasi manusia dalam kasus Jakarta International School (JIS) yang marak pada 2014 yang dipaparkannya dalam Diskusi dan Peluncuran Buku Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka. Menurutnya, sebagai salah satu pembicara,…

Menyelisik Aspek Hukum Pengadaan Infrastruktur Kereta Cepat

Beberapa waktu lalu, negeri ini digaduhkan oleh kontroversi pembangunan kereta cepat (high-speed train) jurusan Jakarta-Bandung. Kegaduhan ini bermula pasca ground breaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Walini, Bandung Barat. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak menghadiri acara ground breaking tersebut. Padahal, kementerian yang dipimpin Jonan merupakan regulator perkeretaapian di Indonesia. Dari sinilah kontroversi…

Rizky Argama Menjabarkan Mengenai PSHK dan Pentingnya Peran Peneliti Hukum di Days of Law Career FHUI

Days of Law Career (DOLC) 2016 merupakan suatu program kerja di bawah Departemen Pengembangan Karir Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kegiatan itu bertujuan memberikan informasi mengenai gambaran karir bagi para mahasiswa dan lulusan fakultas hukum. Dalam DOLC tahun ini, Rizky Argama (Direktur Riset dan Inovasi PSHK) berkesempatan untuk melakukan presentasi mengenai profesi peneliti bagi lulusan hukum. Berawal…

Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS

Disabilitas sedang menjadi isu yang berkembang di Indonesia. Kondisi itu dipengaruhi oleh perkembangan di dunia, yaitu sudah adanya Konvensi hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of People with Disabilities – CRPD) yang disahkan di PBB pada 2006, dan Indonesia meratifikasinya pada 2011, melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Disahkannya CRPD bagaikan membuka lembaran baru…

Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Teroris

Metrotvnews.com, Jakarta: Penegak Hukum wajib bertindak tegas terhadap seluruh pelaku teror. Tindakan tegas akan menciptakan stabilitas bagi Indonesia. Koordinator Koalisi Warga Lawan Terorisme Erry Riyana Hardjapamekas menilai sikap tegas yang diberikan penegak hukum dapat menciptakan kondisi aman dan mengantisipasi ancaman serupa terulang. “Kami minta kepada Kapolri beserta jajarannya mengejar dan menangkap semua pelaku baik yang…