Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Setelah 20 tahun berlalu, usulan untuk kembali mengamendemen UUD 1945 kembali bergulir. MPR menggulirkan isu tersebut dan bahkan DPD dengan resmi membuat tim khusus untuk mengolah gagasan-gagasan amandemen UUD 1945. Gagasan untuk mengamandemen UUD 1945 hadir seiring dengan mencuatnya isu mengenai MPR kembali berperan memilih Presiden, …
Dalam Rapat Kerja 9 Juni 2021, Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM sepakat untuk memasukan kembali RKUHP sebagai RUU Prolegnas Prioritas 2021. Presiden Joko Widodo pada bulan September 2019, memerintahkan penundaan pengesahan RKUHP dalam rangka merespon penolakan publik dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Kesepakatan Komisi III dan Menhukham menimbulkan pertanyaan mengenai nasib pembahasan selanjutnya RKUHP …
Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi menjadi narasumber dalam diskusi publik rekomendasi kebijakan penelitian Studi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Penyediaan Akomodasi yang Layak di Rutan dan Lapas pada Senin (13/6/2021) secara daring. Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum…
Intensitas transaksi masyarakat Indonesia melalui platform digital menggunakan aplikasi di perangkat komputer (web-based application) dan telepon genggam (smartphone-based application) semakin tinggi sejak pandemi Covid-19. Kenaikan transaksi digital di Indonesia tercatat sebesar 49% atau senilai keseluruhan 30,31 miliar dolar AS per Januari 2021. Tingginya transaksi diiringi dengan tingginya potensi terjadinya sengketa, baik antara sesama pelaku usaha…
Intensitas transaksi masyarakat Indonesia melalui platform digital menggunakan aplikasi di perangkat komputer (web-based application) dan telepon genggam (smartphone-based application) semakin tinggi sejak pandemi Covid-19. Tingginya transaksi diiringi dengan tingginya potensi terjadinya sengketa, baik antara sesama pelaku usaha (Business to Business/ B2B) dan antara pelaku usaha dan konsumen (Business to Consumer/ B2C). Opsi penyelesaian sengketa yang…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy OS Hiariej kompak satu suara soal perumusan pasal penghinaan presiden dan/atau wakil presiden ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun, dimasukkannya pasal penghinaan…
Peradilan atas isi kepala pasti keji dan penuh stigma. Mulai dari yang mendakwa, yang membela diri, sampai yang menghakimi, pasti kesulitan dalam pembuktian. Tak seorangpun boleh dihukum karena isi pikiran apalagi wawasannya. Kalau isi pikiran bisa dihukum, niscaya kita semua akan jadi kriminal. Para pemikir hukum umumnya sepakat untuk tidak membenarkan penghukuman atas pikiran, walaupun…
Sejak beberapa tahun silam, Daerah Aliran Sungai Batanghari yang berada di Provinsi Sumatera Barat dikeruk secara ilegal demi kandungan emas yang terdapat di dalamnya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya sesaat sebelum Idul Fitri tambang emas yang berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan, datang menghadirkan petaka. Puluhan orang petambang tertimbun longsor di Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten…
Alumni program pelatihan kepemimpinan Australia Award yang difasilitasi Pusat Asia Tenggarah Sydney (Sydney Southeast Asia Centre, SSEAC) dari Universitas Sydney diundang berpartisipasi dalam program pelatihan penelitian online yang intensif. Jumlah peserta dibatasi hanya 16 orang, jadi pastikan ajukan aplikasi Anda lebih awal! Selama lima minggu, Anda akan mempelajari keterampilan penelitian yang dapat digunakan untuk memperkuat…