Komisi Nasional Disabilitas (KND) merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Ketentuan itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Perpres 68/2020) sekaligus memerintahkan pembentukannya. Setelah melalui proses seleksi, pada 1 Desember 2021, Presiden Republik Indonesia resmi melantik…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) telah menyelesaikan laporan studi berjudul “Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan”. Kajian ini disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan legislasi terkait penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Menurut peneliti PSHK, Auditya Saputra, pengertian kelompok rentan belum secara eksplisit dirumuskan. Pasal…
Pluralitas sering dikatakan sebagai potensi kekuatan bangsa. Namun, realitas keragaman itu di sisi lain juga bagaikan fenomena gunung es: Menyimpan potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa mencair. Seringkali, konflik menimpa kelompok minoritas baik dari segi ras, etnis, bahasa, agama, maupun identitas lainnya. Akibatnya, beberapa populasi terbilang rentan menerima perlakuan diskriminasi. Hampir di setiap tempat potensi kelompok…
Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formal dan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 25 November 2021 Pilihan Mahkamah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat adalah untuk memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaikinya. Perbaikan itu perlu dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada…
Setelah setahun berlaku, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akhirnya diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja) yang dibacakan Kamis, 25 November 2021. Putusan itu menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya sehingga DPR dan Pemerintah harus memperbaikinya sesuai…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR dan Presiden saat ini sedang membahas RUU Perubahan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (RUU Kejaksaan). RUU ini menjadi salah satu prioritas untuk disahkan pada 2021. Namun begitu terlihat masih banyak materi muatan dalam RUU Kejaksaan yang masih perlu untuk diubah, khususnya untuk…
Keberlangsungan kerja Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di banyak negara makin menghadapi tantangan besar terutama semakin terbatasnya ruang kebebasan bagi OMS. Situasi ini telah muncul sejak pertengahan 2000-an yang dipengaruhi oleh beberapa trend yaitu: Pertama, berubahnya pola pembiayaan pembangunan dan peran negara, Kedua, perubahan situasi keamanan terutama menguatnya isu terorisme yang disalahgunakan sebagai justifikasi untuk membatasi…
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim resmi mengesahkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek 30/2021). Peraturan itu mendapat dukungan publik karena menjawab keresahan publik terkait dengan maraknya praktik kekerasan seksual, khususnya dalam lingkup perguruan tinggi. Di sisi lain, penolakan juga datang karena…
Di masa pandemi ini (betapa lelahnya menggunakan ungkapan ini selama hampir dua tahun), salah satu cara menjaga kewarasan adalah dengan menonton layanan streaming film, baik serial atau film panjang. Salah satu yang paling populer adalah serial Korea berjudul “Squid Game” yang bercerita tentang kompetisi maut berbasis permainan anak-anak dengan peserta orang-orang yang memiliki tunggakan hutang…