Siaran Pers Komite Untuk Pembaruan Hukum Pidana (KUHAP): Hentikan Pembahasan Rancangan KUHAP Pada DPR Periode Ini

Publikasi, Siaran Pers

Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP), mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada periode DPR ini (2009-2014) sekaligus mendorong agar pembahasan dilakukan pada periode DPR mendatang (2014-2019). Perlu ditegaskan, sikap kami pada awalnya adalah mendorong pembahasan Rancangan KUHAP…

Focus Group Discussion-Mekanisme Penegakan Hukum Hak-Hak Pekerja Anak Dan Pekerja Paksa Di Indonesia

Aktivitas, Berita

PSHK bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) mengadakan penelitian dengan tujuan mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam pelaksanakan hukum yang berkaitan dengan pekerja anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memetakan peran dari setiap instansi pemerintah dalam menangani pekerja anak, termasuk memberi gambaran mengenai kerangka hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan, tetapi juga pengendalian.…

LAWmotion#9 – 15 Tahun Reformasi Hukum

LAWmotion, Publikasi

Pada 1 Juli 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) genap berusia 15 tahun dan Indonesia Jentera School of Law (IJSL) berusia 2 tahun. Lima belas tahun juga telah lewat dari reformasi 1998 yang melahirkan banyak momentum dalam sejarah Indonesia. Tujuan PSHK dan IJSL adalah tetap konsisten melawan lupa dan terus mengingatkan semua orang…

Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal: Dasar 1

Aktivitas, Berita

Indonesia Jentera School of Law (IJSL) telah berhasil menyelenggarakan Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal: Dasar 1. Pendidikan yang berlangsung selama tiga hari itu diselenggarakan setiap Sabtu pada 24 dan 31 Agustus, serta 7 September 2013 bertempat di kampus IJSL. Pendidikan Dasar 1 merupakan pelatihan yang pertama kali diselenggarakan oleh IJSL bekerja sama dengan Himpunan…

Pertemuan PSHK Bersama Komite Untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) Dengan Fraksi Partai Golkar DPR RI

Aktivitas, Berita

Selasa, 3 September 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mengadakan pertemuan dengan fraksi Partai Golkar. Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat fraksi Golkar Gedung Nusantara I DPR RI tersebut dihadiri oleh beberapa anggota Komisi III dari fraksi Partai Golkar seperti Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo,…

Siaran Pers Koalisi Pemantau Peradilan: Di Ambang Ketidakpastian Hukum, DPR Harus Segera Uji Kelayakan Calon Hakim Agung

Publikasi, Siaran Pers

Komisi III DPR RI berniat menunda proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 12 calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial. Alasannya, KY tidak memenuhi permintaan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan 5 orang hakim agung, yang berarti KY harus mengajukan 15 calon hakim agung ke DPR (3 kali jumlah lowongan). DPR bersikap hanya…