DPR resmi membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 melalui Rapat Paripurna 5 Maret 2024. Masa Persidangan IV ini akan diselenggarakan dalam satu bulan ke depan, sampai 4 April 2024. Setelahnya DPR akan kembali menjalani masa reses sampai 13 Mei 2024. Masa persidangan ini menjadi lebih dinamis karena menjadi masa persidangan yang pertama setelah pemungutan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan peluncuran policy paper dan diskusi bertajuk “Reformasi Kerangka Hukum untuk Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil Indonesia” pada Rabu (21/2/2024) di kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dalam policy paper tersebut, PSHK menganalisis kerangka hukum dan implementasi hukum yang menjadi pemicu mundurnya demokrasi dan membuat posisi…
Sepanjang 2023, DPR dan Presiden hanya berhasil mengesahkan 6 dari 39 RUU Prioritas. Dari jumlah tersebut, 27 RUU diketahui tanpa perkembangan dan 10 RUU masih dalam pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Capaian yang rendah pada 2023 juga tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), sepanjang 2020…
Ruang gerak masyarakat sipil dalam beberapa tahun terakhir mengalami penyempitan. Salah satu tanda penyempitan tersebut adalah maraknya berbagai serangan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM). Sepanjang Januari-Mei 2023, Amnesty International Indonesia mencatat adanya 127 serangan terhadap pembela HAM. Beberapa penyerangan tersebut diduga melibatkan aktor negara seperti tentara, polisi, dan pejabat pemerintah pusat dan daerah. Menurut…
Narasi autocratic legalism, atau kesewenang-wenangan berbalut instrumen legal, belakangan kerap disematkan pada polah penguasa dalam membentuk kebijakan negara ini. Berbagai produk legislasi dibentuk sebatas mengejar target capaian, mengandalkan beragam partisipasi basa-basi, serta absen dalam melibatkan kelompok terdampak. Pembentuk undang-undang berkilah bahwa seluruh proses telah sesuai aturan, meskipun dalam kenyataannya abai terhadap prinsip negara hukum. Pengambilan…
Siaran Pers PSHK: Amicus Curiae pada Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Senin, 8 Januari 2024 mendatang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan membacakan putusan terhadap kasus yang menimpa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Persidangan ini merupakan buntut dari pelaporan pidana oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Haris…
DARI pemilu ke pemilu, persoalan dana kampanye masih saja menjadi ruang abu-abu yang sangat sulit dilihat akuntabilitasnya. Padahal, dana kampanye merupakan instrumen yang amat penting bagi peserta pemilu untuk menjalankan misi pemenangannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur sedemikian rupa mengenai ambang batas maksimal jumlah sumbangan dan asal-usul dana kampanye.…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Seri Diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) bertajuk “Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan dari Perspektif Praktisi Hukum” pada Selasa (5/12/2023) di kampus Jentera. Diskusi ini membahas buku berjudul Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan yang ditulis oleh Anggota Komisi Yudisial RI…
The Habibie Center berkolaborasi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Reformasi Hukum untuk Memperluas Ruang Sipil” pada gelaran Habibie Democracy Forum 2023, Kamis lalu (16/11/2023) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut: Koordinator Penelitian Koalisi Seni Indonesia Ratri Ninditya, Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar, Direktur Eksekutif PSHK Rizky…