Pengaturan tentang tata kelola internet wajib mempertimbangkan aspek pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang ditarik ke dalam konteks digital. Dalam studi pemetaan regulasi internet di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan SAFEnet menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tata kelola internet yang tersebar di beberapa undang-undang masih bersifat sektoral…
Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama rezim pemerintahan Joko Widodo setidaknya dapat dilihat dari empat aspek, yakni persoalan regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, proses pembentukan kebijakan, dan kepentingan kelompok tertentu (vested interest). Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama dalam peluncuran Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2024 yang diselenggarakan Komisi untuk Orang…
Cikal Restu Syiffawidiyana S1 Hukum – STH Indonesia Jentera (2023) Cikal Restu Syiffawidiyana merupakan lulusan terbaik Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada 2023. Setelah lulus, Cikal langsung bergabung menjadi peneliti di PSHK. Selama masa studinya, Cikal aktif menjadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan menjadi Guru Relawan untuk anak-anak prasejahtera di Penjaringan, Jakarta Utara. Cikal memiliki…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Hukumonline.com, dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta menyelenggarakan Pelatihan Perancangan Peraturan pada 19-20 November 2024 di Jakarta. Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 peserta dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes). Pelatihan ini bertujuan untuk membekali pegawai BKPK Kemenkes dengan keterampilan menyusun peraturan menggunakan…
Nurul Fazrie S1 Hukum – STH Indonesia Jentera (2020) Nurul Fazrie, yang akrab disapa Nufa, bergabung dengan PSHK pada tahun 2023. Nufa memiliki minat penelitian di bidang hak asasi manusia, hukum internasional, hukum agraria, peradilan, dan hukum tata negara. Nufa aktif melakukan berbagai riset hukum dan terlibat dalam program penyusunan peraturan untuk kementerian dan lembaga…
Bugivia Maharani Bugivia Maharani bergabung sebagai peneliti di PSHK sejak 2023. Rani—begitu ia biasa disapa— memiliki minat penelitian pada bidang Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Humaniter, Hak Asasi Manusia, dan Sektor Keamanan. Rani selama ini terlibat dalam berbagai penelitian, salah satunya dengan menggunakan metode semi investigasi. Selain itu Rani juga aktif dalam melakukan advokasi kebjikan…
Saat ini, Indonesia tengah menghadapi momentum bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2045. Namun, di balik potensi besar ini terdapat ancaman yang mengintai terkait kesenjangan akses terhadap jaminan sosial, terutama jaminan pensiun, bagi pekerja di sektor informal. Hal ini terjadi karena regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 40…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Asia Citizen Future Week (ACFW) 2024: Taiwan and Southeast Asia Civic Space Forum yang diselenggarakan oleh Asia Citizen Future Association (ACFA) pada 30 Oktober – 1 November di Taipei, Taiwan. Dalam kegiatan ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif Rizky Argama, Manajer Program Violla Reininda, dan Peneliti Alviani…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi salah satu organisasi yang diundang untuk memberikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi DPR, Rabu (29/10/2024) lalu. RDPU itu diselenggarakan dalam rangka penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025 bersama Badan Legislasi DPR. Dalam kesempatan tersebut, Peneliti Senior PSHK Ronald…