Catatan Akhir Tahun 2019 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Berbagai dinamika terjadi sepanjang 2019, tidak terkecuali dalam bidang hukum dan kebijakan. Kegagalan partai politik melahirkan parlemen yang mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia, kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul, pembentukan undang-undang yang tidak partisipatif dan tidak terarah, wacana amendemen konstitusi, peradilan yang membaik dalam akses…
PSHK berharap RUU Prolegnas sebanyak itu ada capaian perbaikan kinerja bidang legislasi daripada periode-periode sebelumnya. Target 248 RUU Prolegnas menjadi tantangan bagi DPR periode 2019-2024 dan pemerintah sebagai pembentuk UU. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024 sebanyak 248 RUU. 50 RUU…
DPR resmi menetapkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Total rancangan undang-undang (RUU) yang disiapkan sebanyak 248 RUU dan 5 RUU kumulatif. Banyaknya RUU yang akan dibahas itu menuai kritik kalangan masyarakat sipil. Pimpinan DPR saat ini dinilai ingkar janji lantaran sebelumnya menginginkan penyusunan UU yang tidak terlalu banyak. Kami pesimistis ratusan RUU itu bisa…
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, pesimistis DPR akan mencapai target merampungkan 50 rancangan undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) Prioritas 2020. Fajri menilai, penyusunan prolegnas yang hanya memakan waktu beberapa bulan itu tidak ideal. “Saya pikir penyusunan prolegnas hanya dalam beberapa bulan…
DPR RI mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Periode 2020-2024 dalam Rapat Paripurna, 17 Desember 2019. Prolegnas 2020-2024 terdiri dari 248 RUU, yang merupakan gabungan dari usulan DPR, Pemerintah, dan DPD. DPR menjadi lembaga terbanyak mengusulkan RUU dalam Prolegnas 2020-2024 dengan 179 RUU, sedangkan Pemerintah 86 RUU, dan DPD 51 RUU. Dari keseluruhan RUU…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengelola diskusi panel bertema “Encouraging Reform of Indonesia’s Regulatory System” di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Kamis (12/12/2019) lalu. Panel itu merupakan 1 di antara 13 panel dengan beragam tema seputar hukum yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Indonesia-Netherlands Security and Rule of Law Update 2019. Dalam diskusi panel…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyampaikan pandangan terkait daftar rancangan undang-undang bidang pendidikan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019–2024. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan Komisi X, Kamis (4/12/19) lalu, kehadiran PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif Gita Putri Damayana dan beberapa peneliti lain. Selain PSHK, hadir pula dua narasumber lainnya, yaitu…
Keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memangkas regulasi di sektor ekonomi dan investasi melalui pendekatan omnibus law, atau mencabut banyak peraturan dengan satu undang-undang, akhir-akhir ini diikuti oleh banyak kementerian, lembaga, dan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Rencananya, ide itu juga digunakan untuk memangkas rimba regulasi di sektor lain. Indonesia memang sedang dilanda hiper-regulasi. Pusat…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sedang menyusun program legislasi nasional (prolegnas) untuk lima tahun ke depan. Prolegnas merupakan daftar rancangan undang-undang (UU) yang ditargetkan akan disahkan dalam lima tahun ke depan. Pada tahap awal pembahasan, ada 50 RUU prioritas yang baru-baru ini disetujui untuk tahun depan dan 248 RUU selama satu periode DPR. DPR menargetkan penyusunan Prolegnas disahkan sebelum…