Seri Diskusi Legislasi dalam Perspektif Disabilitas

Events

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) bekerja sama dengan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) dan Disability Rights Advocacy Fund (DRAF) bermaksud menyelenggarakan Seri Diskusi Legislasi dalam Perspektif Disabilitas. Seri diskusi ini diselenggarakan dengan tujuan membuka lebih luas ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan gagasannya dalam proses legislasi. Dengan terbukanya partisipasi publik dalam proses legislasi,…

Digitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute Resolution

Penelitian, Riset

Indonesia dengan penduduk 270 juta jiwa (BPS, 2020) merupakan pangsa pasar potensial dalam transaksi ekonomi secara daring (e-commerce). Jumlah transaksi perniagaan secara daring pada 2020 mencapai Rp266,3 triliun di mana terdapat peningkatan sebesar 29,6% dari 2019 (Katadata, 2020). Perniagaan daring ini mayoritas menggunakan uang elektronik dalam transaksinya. Data tersebut pun hanya mencakup data e-commerce, belum…

Kewajiban Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kementerian/Lembaga: Apa Dampaknya terhadap Reformasi Regulasi?

Aktivitas

Presiden Joko Widodo belum lama ini menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres 68/2021). Dalam aturan yang berlaku mulai 6 Agustus 2021 itu, setiap rancangan regulasi yang diprakarsai oleh kementerian/lembaga harus mendapat persetujuan lebih dulu dari presiden sebelum diberlakukan. Kriteria regulasi yang ke depannya wajib…

Beda dengan PPKM, karantina wilayah adalah pilihan kebijakan cerdas untuk mendorong kepatuhan masyarakat

Blog

Banyak anggapan bahwa ketegasan aparat menegakkan hukum menentukan keberhasilan penanganan pandemi. Asumsinya publik otomatis akan lebih patuh bila aturan bisa membuat jera setiap pelanggar lewat penghukuman. Tapi, ketimbang mendorong kepatuhan masyarakat dengan paksaan, masyarakat lebih membutuhkan opsi peraturan cerdas (smart regulation) dalam kebijakan. Karantina wilayah, yaitu membatasi mobilitas dan aktivitas warga sambil memenuhi kebutuhan pokok…

Menyoroti Kinerja DPR Masa Pandemi

Aktivitas

Bersama pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimandatkan untuk mengawasi dan memastikan kinerja eksekutif sepenuhnya berfokus pada penanganan krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Namun, dibandingkan sorotan besar terhadap peran eksekutif, peran DPR masih luput dari radar. Legislator tenggelam dalam ingar bingar pemberitaan Covid-19 dan hanya sesekali muncul ke permukaan. Sepanjang 2020, target kinerja legislasi DPR…

Kewenangan yang Tak Berguna

Blog

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Kewenangan yang sesungguhnya krusial karena dapat menjadi kontrol dan pembatas terhadap partai politik agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang berpotensi menyebabkan gaduh dalam kehidupan bernegara. Sayangnya, kewenangan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK), belum sekali pun kewenangan yang diberikan…

Empat Alasan Batalkan Vaksinasi Berbayar

Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Empat Alasan Batalkan Vaksinasi Berbayar JAKARTA, 11 JULI 2021 – Juru Bicara Kementerian Kesehatan, pada Minggu, 11 Juli 2021, menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dapat diakses individu secara berbayar mulai Senin, 12 Juli 2021. Penjualan vaksin secara eceran itu dimungkinkan setelah Kementerian Kesehatan mengubah definisi Vaksinasi Gotong…

PSHK Menyelenggarakan Pelatihan Penelitian bagi Organisasi Penyandang Disabilitas

Aktivitas

Sydney Southeast Asia Centre (SSEAC) Sydney University Australia bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Pelatihan Penelitian bagi Organisasi Penyandang Disabilitas secara daring. Pelatihan ini diadakan sepekan sekali selama dua jam sejak 24 Juni 2021 hingga 23 September 2021. Pada pertemuan pertama diadakan sesi orientasi yang dihadiri oleh Konsul Jenderal di…

PSHK Hadiri Dialogue on Digital Consumer Protection with Emerging Markets

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri 2nd Roundtable Meeting “Dialogue on Digital Consumer Protection with Emerging Markets” dengan tema Digital Consumer Complaint Management yang diselenggarakan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) pada Rabu (24/6/2021) secara daring. Tema kegiatan tersebut berfokus pada sejumlah pendekatan yang mempromosikan akses konsumen untuk mendapatkan ganti rugi melalui…