Reformasi Kelembagaan Polri: Konsistensi Fungsi, Pembatasan Kewenangan, dan Penguatan Pengawasan Eksternal

Events

Pasca Reformasi, Kepolisian RI diamanatkan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjadi salah satu dari badan-badan yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Namun, dalam 23 tahun terakhir, sejak disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terjadi perluasan fungsi…

PSHK Sampaikan Masukan dalam Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri

Aktivitas

  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memenuhi undangan audiensi yang diselenggarakan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Selasa, 2 Desember 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di Kementerian Sekretariat Negara itu bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan reformasi Polri ke depan. Dalam forum tersebut, PSHK memaparkan temuan awal dari kajian…

Sponsor Fiskal di Indonesia: Pengalaman Pemangku Kepentingan

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan learning forum terkait regulasi dan implementasi sponsor fiskal di Indonesia. Forum pertama dilaksanakan pada 6 November 2025 secara daring, dengan peserta para lembaga sponsor fiskal dan organisasi penerima manfaat yang berasal dari Bali, Papua Barat Daya, dan Kalimantan Barat. Sementara forum kedua dilaksanakan pada 25 November 2025…

KUHAP Baru : Mengukuhkan Diskriminasi, Stigma, dan Pengabaian Hak Penyandang Disabilitas

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Reformasi KUHAP Pagi ini, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam, karena draft terbaru yang dipublikasikan di situs DPR pada hari yang sama menjelang pengesahan masih memuat ketentuan-ketentuan yang sangat diskriminatif, stigmatif, dan tidak akomodatif…

Konferensi Nasional Kebebasan Sipil Tahun 2025: Memperluas Partisipasi, Melawan Represi

Aktivitas

Siaran Pers PSHK Konferensi Nasional Kebebasan Sipil Tahun 2025: Memperluas Partisipasi, Melawan Represi Jakarta, 12 November 2025 – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil (KNKS) Tahun 2025 dengan tema “Memperluas Partisipasi, Melawan Represi” pada Selasa, 11 November 2025 di Jakarta. Konferensi berskala nasional…

Paradoks Kebebasan Sipil dan Perluasan Partisipasi Melawan Represi

Aktivitas

Paparan Kunci bertema Paradoks Kebebasan Sipil dan Perluasan Partisipasi Melawan Represi oleh Guru Besar Ilmu Filsafat Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Dr. Robertus Robet, M.A. Paparan kunci ini disampaikan di Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025 (KNKS) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Indonesia…

PSHK Dorong Kesetaraan Penyandang Disabilitas dalam Revisi KUHAP

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang tergabung dalam Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada Senin, (29/09/2025) di Jakarta. PSHK yang diwakili Deputi Direktur Fajri Nursyamsi menyampaikan bahwa revisi KUHAP harus menempatkan penyandang disabilitas sebagai…

Mendorong Keterbukaan Parlemen melalui Indeks di Level Regional

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dari negara-negara di Asia mengikuti Asian Parliamentary Transparency Index Workshop yang diselenggarakan pada 18-19 September di Tokyo, Jepang. Pada kegiatan ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif Rizky Argama dan Peneliti Bugivia Maharani. Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian program keterbukaan parlemen yang diselenggarakan…

Regulatory Framework System untuk Harmonisasi Regulasi Kesehatan

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Hukumonline, melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BKPK Kemenkes), dan didukung oleh British Embassy Jakarta, secara resmi meluncurkan Regulatory Framework System (RFS) untuk Regulasi Kesehatan pada Kamis (11/09/2025) di Jakarta. Acara bertajuk “Maintenance of the Regulatory Tools: Keeping It Up-to-Date” bertujuan untuk memperkenalkan sistem berbasis teknologi…