RAZIA DAN PENYITAAN BUKU BESAR-BESARAN MELANGGAR HUKUM

Siaran Pers

Jaksa Agung mengusulkan untuk dilakukan razia besar-besaran dan perampasan terhadap buku berpaham komunis. Pernyataan Jaksa Agung ini justru melegalisasi tindakan main hakim sendiri dan bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD NRI 1945. Pernyataan Jaksa Agung tersebut merupakan preseden buruk dan mengancam praktik demokrasi di Indonesia. Rezim kewenangan penyitaan oleh Kejaksaan terhadap barang cetakan, termasuk…

DELAPAN PRIORITAS HUKUM 2019

Highlight, LAWmetric, Publikasi

PSHK menyusun 8 Prioritas Hukum 2019 yang meliputi, antara lain: Penyelenggaraan pilpres dan pileg 2019 merupakan tantangan perwujudan reformasi hukum, mengingat pembenahan dan penegakan hukum tetap harus menjadi prioritas tanpa tersandera agenda politik elektoral. Dalam aspek regulasi, prioritas hukum 2019 harus mampu menyentuh aspek penataan fungsi dan kelembagaan, perencanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta…

Mengejar Ketertinggalan Pembenahan Hukum, Pemerintah Perlu Menetapkan Program Prioritas Pembenahan Hukum 2019

Penelitian, Publikasi, Reformasi Regulasi, Siaran Pers

Catatan Akhir Tahun 2018 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bidang Regulasi dan Peradilan Berbagai peristiwa hukum penting selama 2018 memberikan catatan tentang belum adanya penegakan dan kebijakan pembenahan hukum yang memberi dampak signifikan dan berpihak pada masyarakat. Penegakan dan pembenahan hukum pada 2019 akan berada dalam situasi yang lebih berat. Pelaksanaan pemilihan anggota legislatif…

Catatan Hukum 2018 dan 8 Program Prioritas Pembenahan Hukum 2019

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Pembenahan hukum sampai dengan saat ini belum menunjukkan perubahan yang sangat berarti dan menyentuh pada persoalan dasar dalam penegakan hukum.   Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) melihat sepanjang tahun 2018 pembenahan dan penegakan hukum di Indonesia masih berjalan lambat. Hal ini terlihat dari masih ada ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dialami internal…

Pengabaian Fakta Hukum dan Fakta Sosial oleh Bawaslu Dalam Memutus Sengketa Pelarangan Mantan Koruptor Menjadi Caleg

Aktivitas

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, di Batusangkar, Sumatera Barat, pada 9-11 November 2018. KNHTN-5 ini mengangkat tema tentang “Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum”. Dalam pelaksanaan KNHTN-5 yang diselenggarakan di Batusangkar tersebut, turut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Antoni Putra. Antoni hadir…

Kriminalisasi ahli lingkungan, ancaman baru terhadap penegakan hukum perkara hutan dan tambang

Blog

Kriminalisasi ahli lingkungan menjadi ancaman baru bagi penegakan hukum di sektor kehutanan dan pertambangan. Modus penggugat adalah mengkriminalkan pendapat ahli yang dipakai hakim untuk menjatuhkan vonis. Kriminalisasi ini potensial membungkam para ahli yang kritis dan berani berpendapat sesuai dengan keahliannya. Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), digugat oleh PT Jatim Jaya…

Problem Hukum Putusan Bawaslu

Blog

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah telah mengabulkan beberapa permohonan bekas koruptor yang menjadi bakal calon legislator yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak diloloskan menjadi calon legislator. Beberapa permohonan yang dikabulkan tersebut di antaranya adalah gugatan Syahrial Damapoli dari Sulawesi Utara, Abdullah Puteh dari Aceh, dan Joni Kornelius Tondok dari Toraja Utara. Jika melihat…

FGD: Penggunaan Restatement Sebagai Bahan Ajar Penelitian Hukum

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan dukungan USAID CEGAH menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan tentang peluang penggunaan restatement sebagai bahan ajar penelitian hukum, terutama untuk mendorong penggunaannya di Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbangkumdil MA) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Selasa (21/8), di…