Pada Podcast PSHK episode kedua ini, kami ngobrol bersama dengan Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi soal proses pembentukan sebuah Undang-undang, cara masyarakat memantau proses tersebut di tengah pandemi Covid-19, hingga upaya yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi proses pembentukan sebuah Undang-undang. Yuk dengarkan!
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pengurangan 16 RUU, penambahan 3 RUU, dan penggantian 2 RUU dari target prioritas legislasi tahun 2020 oleh DPR dan Presiden di tengah tahun berjalan menegaskan kembali adanya permasalahan dalam perencanaan legislasi. Berbagai permasalahan terlihat jelas, mulai dari tidak realistisnya jumlah RUU yang menjadi prioritas setiap tahunnya,…
Penolakan masyarakat terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sepantasnya direspons oleh pemerintah dengan menghentikan pembahasannya, bukan mendorong pengesahannya. Pasalnya, dari sebelas kluster yang ada dalam rancangan yang menggunakan pendekatan omnibus law ini, hampir semuanya mengandung masalah. Bab tentang investasi dan proyek strategis nasional, misalnya, secara gamblang memperlihatkan bagaimana praktik korupsi bisa…
Mulai membentuk sistem monitoring dan evaluasi dalam mengidentifikasi regulasi bermasalah, memperbaiki proses harmonisasi, hingga mengintegrasikan fungsi tata kelola peraturan perundang-undangan. Beberapa hari lalu beredar rekaman video Presiden Joko Widodo yang menegur keras kinerja kabinetnya, khususnya dalam menghadapi krisis penanganan pandemi Covid-19. Sebagai orang nomor satu di pemerintahan, Jokowi nampak kecewa dengan kinerja jajarannya. Ujungnya, Presiden…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PSHK) M Nur Sholikin mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu segera memperbaiki secara menyeluruh manajemen tata kelola peraturan perundang-undangan. Menurut Nur, penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan menteri-menteri Presiden Jokowi banyak terhambat regulasi, sehingga menjadi lambat. “Kemarahan beberapa waktu lalu menegaskan kembali adanya kegentingan yang memaksa…
Pada ulang tahun ke-22, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meluncurkan Podcast PSHK yang akan membahas soal reformasi hukum dan upaya-upaya mewujudkan pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial. Podcast merupakan siaran dalam bentuk audio digital yang dapat diputar secara streaming atau diunduh ke peranti digital. Dengan podcast ini, PSHK berharap isu hukum jadi lebih…
Ulang tahun sebuah organisasi biasanya membawa kita ke momentum reflektif; menengok ke belakang, memandang ke sekitar dan menerawang jauh ke depan. Kita membayangkan apa yang seharusnya terjadi. Kita menyesalkan serta menertawakan apa yang pernah terjadi. Kita berharap pada apa yang mungkin terjadi. Tahun ini, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berusia 22 tahun. Ibarat…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) JAKARTA, 29/6/2020 — Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 lalu seolah-olah menunjukkan sikap tegas presiden kepada para menterinya terkait lambannya penanganan bencana non-alam Covid-19. Namun, dari sudut pandang hukum tata negara, kemarahan itu justru menimbulkan pertanyaan terkait kewenangan presiden sebagai kepala…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengatur beberapa hal baru terkait Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Di antara pengaturan baru ini termasuk penyederhanaan perizinan bagi UMKM, kemudahan perizinan koperasi, kemitraan koperasi dan UMKM, dan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Menurut Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah bahwa…