PERNYATAAN PUSAT STUDI HUKUM & KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK): PEMERINTAH DAN DPR BERTANGGUNGJAWAB ATAS KETIDAKSEMPURNAAN UU MD3

Siaran Pers

Pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bahwa ada kemungkinan Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani UU MD3 sebagai wujud penolakannya, dan mendorong masyarakat sipil yang mempermasalakan pasal-pasal UU MD3 mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sama sekali tak bisa diterima dalam logika perundang-undangan. Pernyataan itu menunjukan sikap Pemerintah yang tidak ada itikad baik…

Ruang Intervensi dalam Reformasi Hukum Kita

Blog

Terhitung sejak bulan Januari 2018, masyarakat sipil Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang hukum kehilangan tiga orang figurnya. Asep Rahmat Fadjar, Widodo Budidarmo dan Supriyanto Widodo Eddyono; yang akrab kami panggil Asep, Dodo dan Supi telah berpulang keharibaan-Nya. Asep telah berpulang setahun sebelumnya di Januari 2017, sementara Dodo dan Supi berturut-turut di Desember 2017.  …

PSHK di Days of Law Career 2018, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Aktivitas

PSHK kembali memeriahkan kegiatan Days of Law Career yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Acara yang diselenggarakan pada 21, 22, dan 23 Februari 2018  itu memberikan kesempatan kepada PSHK untuk membuka booth dan presentasi organisasi. Di hari ketiga, Mulki Shader mewakili dari PSHK memberikan presentasi seputar sejarah PSHK, kegiatan pelatihan, penelitian, advokasi, dan wilayah kerja PSHK…

PERNYATAAN PUSAT STUDI HUKUM & KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK) RANCU NOMENKLATUR, PENELITIAN MUNDUR

Siaran Pers

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Surat Keterangan Penelitian, yang menjadi perhatian publik baru-baru ini, secara resmi dicabut oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Namun, pernyataan Mendagri dalam situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (http://www.kemendagri.go.id/news/2018/02/06/permendagri-tentang-skp-dibatalkan-kembali-ke-aturan-lama), bahwa Permendagri tersebut “pada prinsipnya dibatalkan dan kembali ke peraturan lama” untuk kemudian “diupdate dan…

Ruang Intervensi dalam Reformasi Hukum Kita

Blog

Terhitung sejak bulan Januari 2018, masyarakat sipil Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang hukum kehilangan tiga orang figurnya. Asep Rahmat Fadjar, Widodo Budidarmo dan Supriyanto Widodo Eddyono; yang akrab kami panggil Asep, Dodo dan Supi telah berpulang keharibaan-Nya. Asep telah berpulang setahun sebelumnya di Januari 2017, sementara Dodo dan Supi berturut-turut di Desember 2017.  …

Peran Peradilan Mendukung Kepastian Hukum dan Iklim Berusaha #IJRF2018

Aktivitas, Berita

Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB 2018) naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Seperti diketahui, pada EODB 2017 posisi Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi peringkat 91. Pada tahun tersebut, Indonesia masuk dalam 10 negara Top Reformers. Dengan…

Diskusi Panel #IJRF2018: Peran Peradilan Mendukung Kepastian Hukum dan Iklim Berusaha

Aktivitas, Berita

Untuk menciptakan iklim berusaha yang baik (Ease of Doing Bussiness) di Indonesia, maka tak dapat dilepaskan dari peran pengadilan. Lalu, inisiatif apa saja yang telah dan akan dilakukan Pengadilan untuk mewujudkan hal tersebut? Forum diksusi panel Indonesia Judicial Reform Forum #IJRF akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Diskusi akan dihadiri oleh: Keynote speech: Soltoni Mohdaly (Ketua Kamar Perdata…