Siaran Pers: LAWmotion #16 – Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan
Beberapa keluhan masyarakat yang dapat diidentifikasi adalah keberadaan calo, suasana antrian yang kacau, dan fasilitas pengadilan yang tidak memadai.
LAWmotion #16 – Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan
Selama ini penanganan perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) di pengadilan sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. Mulai dari keberadaan calo, antrian sidang yang kacau, lokasi pelayanan yang sulit diakses dan fasilitas pengadilan yang tidak memadai. Pengadilan pun nampak kesulitan dalam menangani perkara ini. Tak heran, jumlah tiap tahun perkara tilang sangat besar. Tahun 2013 lalu, ada…
Mencari Format Kelembagaan Pengelolaan Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (Putusan 36/2012) terkait dengan Pengujian Undang-Undang Minyak dan Gas memberikan dampak yang signifikan bagi kebijakan pengelolaan Migas pada saat ini dan dimasa mendatang. Putusan MK tersebut telah memberikan batasan-batasan tertentu di dalam format kelambagaan pengelolaan Migas, yakni, dengan mengembalikan model pengelolaan Migas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun…
Menyambut DPRD Baru, Adakah Harapan (Baru)?
Wajah representasi rakyat hasil Pemilu 2014 mulai mengisi “kursi-kursi” di DPRD. Pelantikannya sudah dimulai lebih cepat dari wakil rakyat di DPR. Sesuai penetapan KPU, terdapat 13.525 kursi untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 1.770 kursi anggota DPRD Propinisi. Ribuan wakil rakyat di DPRD ini yang akan mengatur dan mengurus daerah masing-masing secara mandiri bersama eksekutif. Mereka…
Mengapa Kita Perlu Melakukan Revisi KUHAP Dan Mengapa Sebaiknya Tidak Dilakukan Sekarang
Rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) beberapa waktu lalu menuai banyak pemberitaan media. Dua agenda revisi undang-undang ini didorong oleh Pemerintah, tepatnya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk yang belum tahu perbedaannya, kurang lebih ilustrasinya adalah seperti ini. Bila di suatu hari yang naas Anda ditangkap polisi,…
Mengais Harapan di Ujung Pengabdian
Tak hanya kinerja, dari citra kelembagaan pun DPR mempunyai masalah besar. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai ke tindakan asusila yang melibatkan anggota DPR menghiasi media massa sejak beberapa tahun terakhir.
LRWD Edition 32 : October 2014
Supreme Court The OJK’s Compulsory Levy: Professional Organizations Rejects The Association of Capital Market Legal Consultants (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal / HKHPM) filed a judicial review petition before the Supreme Court (Mahkamah Agung / MA) against the Indonesian Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) on 17 October 2014. The petition filed is…
Catatan Kinerja Legislasi DPR 2013: Capaian Menjelang Tahun Politik
Kami sadar catatan ini penting bagi kita semua karena DPR adalah milik kita bersama. Tidak hanya PSHK yang memiliki tanggung jawab dalam pemberian masukan dan catatan perbaikan. Ada harapan besar agar masyarakat dapat bersama-sama turut terlibat dalam memberikan dorongan kepada DPR agar kinerjanya semakin baik.
LRWD Edition 30 : October 2014
Special Edition on the Local Elections Law Press Release: Local Election Law Controversy: Reject SBY’s Image Salvation Efforts, Handover to Constitutional Court and New Government Jakarta, 30 September 2014; the shocking and disappointing statement from President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) towards the decision results on the Local Elections Bill during the House of…